Mahasiswa Internasional di Harvard Gelisah, Banyak yang Ingin Pindah Kampus

JawaPos.com - Badai kebijakan imigrasi dari pemerintahan Donald Trump kembali mengusik dunia pendidikan tinggi Amerika Serikat (AS), kali ini menargetkan salah satu institusi tertua dan paling bergengsi di dunia, Harvard University. Kebijakan ini bukan hanya menuai kritik keras, tapi juga menciptakan gelombang ketidakpastian di kalangan mahasiswa internasional.

Dikutip dari The New York Times, upaya pemerintahan Trump untuk memblokir penerimaan mahasiswa asing di Harvard telah memicu "ketakutan, kekhawatiran, dan kebingungan yang mendalam," sebagaimana tertulis dalam pernyataan resmi Maureen Martin, Direktur Layanan Imigrasi Harvard, dalam dokumen pengadilan.

Menurut laporan dari Martin, sejak kebijakan itu diumumkan, banyak mahasiswa internasional yang mempertimbangkan untuk pindah ke universitas lain. Beberapa bahkan takut menghadiri wisuda mereka sendiri karena ancaman terhadap status visa mereka. Tak hanya itu, mahasiswa lokal juga menyuarakan kekhawatiran, mereka ragu akan kenyamanan belajar di lingkungan tanpa keberagaman internasional yang selama ini menjadi kekuatan Harvard.

Langkah ini merupakan bagian dari gugatan hukum yang diajukan Harvard terhadap pemerintah AS, menyusul larangan terhadap mahasiswa asing. Meski hakim telah memblokir sementara kebijakan tersebut, sidang pertama antara kedua pihak akan digelar dalam waktu dekat.

Martin juga menyebut bahwa kebijakan ini bisa berdampak pada lebih dari 7.000 orang, termasuk mahasiswa aktif dan lulusan baru yang sedang mengikuti program kerja opsional (Optional Practical Training). Efeknya bahkan meluas ke mahasiswa baru yang belum sempat menjejakkan kaki di kampus.

Kebijakan ini bukan serangan pertama Trump terhadap Harvard. Sebelumnya, pemerintahannya membekukan dana hibah dan kontrak penelitian senilai sekitar 3 miliar dolar AS dan menuding kampus tersebut gagal mengatasi masalah antisemitisme.

Dalam pengumuman Departemen Keamanan Dalam Negeri AS, Harvard dituduh menciptakan "lingkungan kampus yang tidak aman" dengan membiarkan "agitator pro-teroris anti-Amerika" melakukan intimidasi, termasuk terhadap mahasiswa Yahudi.

Situasi ini membuat mahasiswa internasional terjebak dalam kecemasan. Beberapa membatalkan rencana pulang kampung karena takut tak bisa kembali ke AS. Bahkan, menurut Martin, seorang mantan kepala negara yang kini menjadi fellow di Harvard Kennedy School sempat mengalami penyaringan ketat di bandara karena visa Harvard-nya.

Ketidakpastian juga dirasakan oleh pemerintah asing. Martin menyatakan bahwa sejumlah konsulat luar negeri di AS telah menghubungi pihak Harvard untuk menanyakan dampak kebijakan ini terhadap warga negara mereka.

Kendati pilihan pindah kampus terbuka, prosesnya tidak mudah. Tenggat waktu pendaftaran sebagian besar universitas sudah lewat, terutama untuk program doktoral dengan bidang studi spesifik. Namun, universitas pesaing seperti Hong Kong University of Science and Technology dilaporkan mulai menawarkan kemudahan proses pendaftaran dan dukungan akademik kepada mahasiswa Harvard yang terdampak.

Meski Harvard tetap berupaya melindungi komunitasnya, kenyataan menunjukkan bahwa tekanan politik terhadap pendidikan internasional tidak hanya mencederai institusi, tetapi juga menorehkan luka psikologis bagi ribuan mahasiswa yang menggantungkan harapan mereka pada cita-cita pendidikan global. (*)