Singapura Paksa Warganya Gunakan Transportasi Umum

JawaPos.com - Singapura merupakan salah satu negara di dunia yang ketat mengatur kepemilikan kendaraan pribadi bagi rakyatnya. Dengan area 7.190,1 kilometer persegi dan jumlah penduduk mencapai 5,6 juta, pemerintahan Perdana Menteri (PM) Lee Hsien Loong tegas mengatur kepemilikan kendaraan bermotor di wilayahnya. Tujuannya, investasi pemerintah di bidang transportasi umum dan infrastruktur tidak sia-sia.

Sejak 2000, populasi Singapura meningkat sekitar 40 persen. Pertambahan jumlah penduduk itu ikut memicu pertambahan jumlah kendaraan pribadi. Khususnya mobil. Akibatnya, pemerintah terpaksa menambah terus infrastruktur penunjang transportasi. Salah satunya jalan raya. Padahal, Singapura tidak punya banyak lahan untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut.

’’Mengingat lahan yang terbatas dan banyaknya kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi, pemerintah merasa sudah tidak ada lagi lahan yang bisa dikembangkan untuk menjadi jalan.’’ Demikian keterangan resmi Otoritas Transportasi Darat alias Land Transport Authority (LTA) Singapura dalam situsnya kemarin (23/10). Oleh karena itu, pemerintah pun memutuskan menyetop pertumbuhan jumlah mobil pribadi.

Mulai Februari mendatang, LTA bakal mematok angka pertumbuhan mobil pribadi di angka 0 persen. Artinya, pemerintah melarang warga Singapura membeli mobil lagi. Selama ini, mereka yang ingin membeli mobil harus punya sertifikat kepemilikan kendaraan bermotor (COE) yang dikeluarkan sesuai dengan kuota. COE berlaku untuk 10 tahun. Nah, ketika kuotanya tidak lagi ditambah, warga baru bisa membeli mobil baru jika ada COE yang habis masa berlakunya. Atau, pemilik COE menjual mobilnya sehingga ada slot yang kosong.

Dengan demikian, mau tak mau, masyarakat akan beralih ke angkutan umum. Jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga, Singapura punya sistem transportasi umum yang sangat maju. Sayang, warga masih lebih memilih kendaraan pribadi.

’’Singapura telah mengembangkan jaringan kereta api di negerinya sekitar 30 persen. Rute dan kapasitas bus umum juga terus ditingkatkan,’’ tulis LTA. Rencananya, pemerintah menambahkan investasi 20 miliar dolar Singapura (sekitar Rp198,6 triliun) untuk membangun infrastruktur rel KA baru, sedangkan 4 miliar dolar Singapura (sekitar Rp39,7 triliun) digunakan untuk perawatan kereta api.

LTA juga menyatakan bahwa pemerintah telah menganggarkan dana 4 miliar dolar Singapura (sekitar Rp39,7 triliun) untuk menyubsidi perusahaan otobus. Subsidi pemerintah itu berlaku selama lima tahun. Tidak seperti mobil yang pertumbuhannya distop, perusahaan otobus masih boleh menambah armada. Hingga caturwulan pertama 2021, mobil niaga dan bus umum masih boleh tumbuh 0,25 persen.

Saat ini ada sekitar 600.000 mobil pribadi dan mobil rental di jalanan Singapura. Itu termasuk mobil yang digunakan sebagai taksi pelat hitam seperti Grab dan Uber. ’’Kami berharap kebijakan tersebut akan mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi umum yang sudah kami desain senyaman-nyamannya. Itu juga akan mengurangi kemacetan di jalan raya,’’ kata Menteri Perhubungan Lui Tack Yew. (*)