Bandara Hongkong Diduduki Demonstran, Penerbangan Sisa Dibatalkan

JawaPos.com - Otoritas Bandara Hongkong membatalkan sejumlah penerbangan sisa pada Senin (12/8). Hal itu dilakukan setelah pengunjuk rasa mengerumuni bangunan terminal utama pada hari keempat aksi pengunjuk raksasa menduduki bandara. Aksi demonstran tersebut merupakan yang terbesar sejak awal Juni dan berimbas ke perekonomian Hongkong. Bisa dibilang Bandara Hongkong sempat lumpuh.

Ribuan pengunjuk rasa berpakaian hitam menduduki area kedatangan bandara pada Senin (12/8). Sejatinya unjuk rasa di Bandara Hongkong dilakukan tiga hari dan berakhir pada Minggu (11/8) malam waktu setempat. Namun, para demonstran masih menduduki bandara pada Senin (12/8).

Seperti diketahui, protes yang awalnya dipicu RUU Ekstradisi telah menjadi masif dan semakin marak dalam beberapa pekan terakhir. Bahkan, insiden bentrokan dengan kepolisian sempat terjadi. Demonstran menargetkan menduduki transportasi umum dalam upaya untuk menekan pemerintah.

Otoritas Bandara Hongkong sendiri belum menjelaskan berapa banyak penerbangan yang terkena dampak dari aksi pengunjuk rasa tersebut. Hal itu seperti disampaikan oleh Doris Lai, juru bicara Otoritas Bandara Hongkong. Lai menambahkan pihaknya berjanji memulihkan operasi bandara sesegera mungkin setelah membatalkan semua penerbangan sisa di Bandara Hongkong pada Senin (12/8).

Imbas dari pembatalan tersebut cukup pelik. Seperti dikabarkan oleh Bloomberg, saham Cathay Pacific Airways Ltd., maskapai utama Hongkong, jatuh ke level terendah dalam 10 tahun. Indeks Stoxx Europe 600 keluar dari sesi tinggi dan kontrak untuk ketiga indeks ekuitas utama Amerika Serikat menghapus kenaikan sebelumnya.

Photo

Pengumuman pembatalan penerbangan di Bandara Hongkong pada Senin (12/8) (VATSYAYANA / AFP)

Tiongkok cukup berang dengan aksi para demonstran. Pemerintah Tiongkok lantas menuding para pengunjuk rasa telah melakukan kejahatan serius dan menjurus ke aksi terorisme. Hongkong sendiri disebut telah mencapai titik kritis. Diharapkan semua orang yang peduli tentang masa depan Hongkong menyuarakan agar menghentikan kekerasan yang terjadi selama aksi unjuk rasa berlangsung.

Yang Guang, juru bicara Kantor Publik Hongkong dan Makau, meminta publik untuk menyerukan agar kekerasan di Hongkong dihentikan. "Semua orang yang peduli dengan masa depan Hongkong harus bersuara dan menentang semua tindakan kriminal kekerasan," ucapnya seperti dilansir Bloomberg.

Kerusuhan sosial di Hongkong telah melukai ekonomi dan memengaruhi kehidupan sehari-hari salah satu kota paling padat di dunia tersebut. Hal itu menimbulkan kekhawatiran Beijing akan menggunakan kekuatan untuk memulihkan kondisi Hongkong. Tentu saja itu akan berefek besar terhadap kehidupan masyarakat di Hongkong. Dikabarkan, kepolisian Tiongkok telah melakukan patroli di seberang perbatasan di Shenzhen. Tanda-tanda akan adanya pengerahan polisi Tiongkok untuk memulihkan kondisi di Hongkong, terutama bandara mulai muncul.

Sementara itu, Tang Ping-keung, Wakil Komisaris Polisi Tiongkok, belum mendapat perintah bahwa pihaknya akan segera mengatasi keadaan di Hongkong. Dia mengatakan masih terlalu dini untuk menjelaskan apakah pasukan kepolisian akan digunakan untuk "membersihkan bandara". "Terserah komandan untuk memutuskan. Apakah akan menggunakan gas air mata, atau tidak. Kami menunggu perintah," katanya kepada wartawan.

Secara umum, aksi protes pada akhir pekan di bandara pada jam sibuk pagi hari telah membuat ekonomi Hongkong terganggu. Hal itu karena lalu lintas macet sebab jalur kereta bawah tanah ditangguhkan dan puluhan penerbangan dibatalkan. Unjuk rasa tersebut juga berakhir dengan pembubaran paksa dari polisi dengan gas air mata.

"Ini sangat memengaruhi bisnis, pada dasarnya semua bisnis," sebut Allan Zeman, pemimpin grup bisnis hongkong, Lan Kwai Fong, yang mengoperasikan restoran dan bar kepada Bloomberg TV. “Kekerasan harus segera dihentikan. Itu hal yang paling penting. Selanjutnya dilakukan pembicaraan yang baik," imbuhnya.

Sementara itu, pemimpin Hongkong Carrie Lam tetap menolak serangkaian tuntutan demonstran, termasuk mundur dari posisinya. Pihak berwenang di Beijing sendiri juga tetap mendukung pemerintahnya dan memperingatkan terjadinya krisis ekonomi jika demonstrasi berlanjut. Dengan kata lain, Lam diberi wewenang untuk segera menghentikan aksi demonstrasi.