Dihantui Krisis Pangan, Taliban Siapkan Struktur Pemerintahan Baru

JawaPos.com – Qatar tengah ”merayu” penguasa Afghanistan yang baru, Taliban. Yakni, agar mereka bekerja sama guna membuka kembali operasional Bandara Hamid Karzai, Kabul. Pasca ditinggalkan Amerika Serikat akhir Agustus lalu, bandara itu tak bisa digunakan karena sebagian besar infrastrukturnya rusak dan hancur.

”Kami bekerja keras dan berharap segera mengoperasikannya. Semoga dalam beberapa hari ke depan ada kabar baik,” ujar Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, Kamis (2/9), seperti dikutip Agence France-Presse.

Qatar akan mendesak Taliban membiarkan warga asing dan penduduk Afghanistan yang ingin pergi dari negara itu. Dengan kata lain, membiarkan misi evakuasi dilanjutkan. Juga, agar bantuan kemanusiaan bisa masuk ke negara tersebut.

Tim ahli teknis dari Qatar tiba di Kabul sehari sebelumnya. Itu adalah pesawat pertama yang mendarat di Bandara Hamid Karzai sejak misi evakuasi usai. Turki juga telah melakukan mediasi. Pasukan Turki yang tergabung dengan NATO sudah menjaga bandara tersebut.

Sheikh Mohammed mengungkapkan, sangat penting bagi Taliban untuk menunjukkan komitmennya guna menyediakan jalur aman dan kebebasan bergerak bagi rakyat Afghanistan. Taliban mungkin tak bisa menolak. Sebab, Qatar dan Turki kini menjadi penghubung mereka bagi dunia luar agar tidak terisolasi. Kantor operasional Taliban juga ada di Doha, Qatar.

Taliban saat ini bersiap membentuk pemerintahan baru. Dukungan dari negara-negara sekitarnya sangat penting. Terlebih, Taliban sedang mempersiapkan pemerintahan Afghanistan yang baru. Upacara bakal digelar di istana kepresidenan Kabul untuk mengungkap struktur itu.

”Pemerintahan yang baru tinggal hitungan hari,” ucap Zabihullah Mujahid, juru bicara Taliban. Sumber Agence France-Presse mengungkapkan, pengumumannya mungkin hari ini selepas asar.

Pemimpin tertinggi Taliban Haibatullah Akhundzada diperkirakan bakal memiliki kekuasaan tertinggi atas dewan pemerintahan baru. Di bawahnya ada presiden. Sumber di internal Taliban menyebutkan, mereka meminta para diplomat asing tinggal di luar Afghanistan hingga situasi kondusif.

Legitimasi pemerintahan di mata para investor sangat penting. Itu bisa mendongkrak kepercayaan dan membuat perekonomian kembali bergeliat. Pasalnya, situasi ekonomi di Afghanistan tengah terpuruk. Negara itu mengalami kekeringan dan kerusakan infrastruktur akibat konflik. Aset mereka di luar negeri juga dibekukan oleh AS.

Banyak orang yang jadi penganggur karena lumpuhnya pemerintahan. Para pegawai negeri juga belum menerima gaji. Perekonomian Afghanistan diperkirakan anjlok 9,7 persen pada tahun ini dan 5,2 persen tahun depan. Investasi asing diperlukan untuk mendorong optimisme. Rusia dan Tiongkok berpeluang besar menggandeng dan mengakui pemerintahan Taliban.

PBB memperkirakan stok pangan di Afghanistan bakal habis bulan ini. Mereka meminta agar arus bantuan segera masuk. Saat ini, lebih dari separo balita di negara itu menderita gizi buruk dan lebih dari sepertiga warga tidak mendapat makanan yang cukup.

Di sisi lain, kaum hawa masih waswas dengan berkuasanya Taliban. Hak-hak dasar mereka bisa terhalang di bawah rezim Taliban. Terlebih, beredar kabar bahwa perempuan tidak akan dimasukkan ke jajaran pemerintahan.

”Meski perempuan bisa terus bekerja, sangat mungkin tidak ada tempat bagi mereka di kabinet pemerintahan yang baru atau duduk di jabatan tinggi lainnya,” tegas Sher Mohammad Abbas Stanikzai, pemimpin senior Taliban, kepada BBC.

Khawatir dengan nasib kaumnya, sekitar 50 perempuan di Herat turun ke jalan. Mereka menuntut hak untuk bekerja dan berpartisipasi di pemerintahan yang baru. Massa menegaskan bahwa mereka berhak mendapat pendidikan, pekerjaan, dan rasa aman. Mereka tidak takut kepada Taliban.

Herat merupakan salah satu kota termaju di Afghanistan. Anak-anak perempuan di kota itu sudah kembali ke sekolah. Salah seorang penyelenggara protes, Basira Taheri, menegaskan bahwa dirinya ingin Taliban memasukkan perempuan ke kabinet yang baru.

”Kami ingin Taliban berkonsultasi dengan kami. Kami tidak melihat perempuan dalam pertemuan-pertemuan mereka,” jelasnya.