Gelombang Sensor Meta di Panggung Global: Kebijakan Konten Mark Zuckerberg Dipersoalkan Aktivis Kesehatan Reproduksi

JawaPos.com — Meta Platforms Inc., perusahaan induk Facebook, Instagram, dan WhatsApp yang dipimpin Mark Zuckerberg, kembali berada dalam sorotan global. Dalam beberapa pekan terakhir, Meta menutup dan membatasi puluhan akun organisasi internasional yang bergerak di isu akses aborsi, kesehatan reproduksi, serta komunitas queer. 

Langkah ini memicu kekhawatiran luas soal arah kebijakan moderasi konten raksasa teknologi Amerika Serikat tersebut di tengah meningkatnya peran platform digital dalam layanan publik lintas negara.

Secara keseluruhan, lebih dari 50 organisasi di berbagai belahan dunia melaporkan akun mereka dihapus, dibatasi, atau mengalami shadow-banning. Dampaknya tidak hanya bersifat digital, tetapi juga menyentuh aspek keselamatan, terutama bagi perempuan dan kelompok rentan yang mengandalkan media sosial sebagai sumber informasi kesehatan yang aman dan legal.

Dilansir dari The Guardian, Rabu (17/12/2025), gelombang penurunan akun ini mulai terjadi sejak Oktober dan menargetkan organisasi penyedia akses aborsi, kelompok queer, serta lembaga kesehatan reproduksi di Eropa dan Inggris, namun juga meluas ke Asia, Amerika Latin, hingga Timur Tengah. Beberapa akun melayani puluhan ribu pengguna, termasuk hotline aborsi di negara-negara yang secara hukum melegalkan layanan tersebut.

Repro Uncensored, lembaga swadaya masyarakat yang memantau sensor digital terhadap gerakan gender dan keadilan kesehatan, mencatat lonjakan signifikan. “Dalam setahun terakhir, kami melacak 210 insiden penghapusan dan pembatasan akun, naik tajam dari 81 kasus pada tahun sebelumnya,” kata Direktur Eksekutif Repro Uncensored, Martha Dimitratou. Dia menegaskan, “Ini, sejauh pengetahuan saya, merupakan salah satu gelombang sensor terbesar yang pernah kami lihat.”

Namun Meta membantah tudingan adanya eskalasi sensor global. Dalam pernyataannya, perusahaan menyebut, “Setiap organisasi dan individu di platform kami tunduk pada seperangkat aturan yang sama, dan klaim penegakan berbasis afiliasi kelompok atau advokasi adalah tidak berdasar.” Meta juga menegaskan kebijakan terkait konten aborsi tidak mengalami perubahan.

Meski demikian, para pegiat menilai kebijakan tersebut mencerminkan ekspor pendekatan era politik Amerika Serikat ke panggung global. Sebelumnya, Meta dituding membatasi visibilitas akun penyedia informasi pil aborsi di AS. Kini, praktik serupa disebut berdampak ke negara lain, termasuk pemblokiran hotline aborsi dan peringatan terhadap unggahan yang hanya menampilkan ilustrasi nuditas non-eksplisit.

Kritik juga datang dari kalangan akademisi. Carolina Are, peneliti di Centre for Digital Citizens, Northumbria University, menyatakan, “Masalah utamanya adalah mekanisme banding yang tidak berjalan efektif. Padahal, banding adalah fondasi dari sistem keadilan yang demokratis.” Menurutnya, pola penghapusan lalu pemulihan akun setelah tekanan publik justru menegaskan lemahnya akuntabilitas platform.

Dampak paling nyata dirasakan organisasi lapangan. Women Help Women, organisasi nirlaba berbasis di Belanda yang melayani sekitar 150.000 permintaan bantuan perempuan setiap tahun, menyebut larangan akun Facebook mereka berpotensi “mengancam nyawa”. Direktur Eksekutifnya, Kinga Jelinska, mengatakan, “Penjelasan Meta sangat singkat dan tidak transparan. Mereka hanya menghapus akun kami. Itu saja.”

Meta menyatakan lebih dari separuh akun yang dilaporkan telah dipulihkan, termasuk Women Help Women, dan menyebut sebagian penurunan akun terjadi karena kesalahan penegakan. Namun bagi banyak organisasi, ketidakpastian tetap menghantui. 

Di Kolombia, organisasi Jacarandas melaporkan akun WhatsApp mereka diblokir dan dipulihkan berulang kali. “Kami tidak pernah tahu apakah larangan itu akan terjadi besok atau lusa, karena tidak ada jawaban yang jelas,” ujar Direktur Eksekutif Jacarandas, Viviana Monsalve.

Kasus ini menegaskan dilema global yang dihadapi para pemimpin teknologi dunia tentang bagaimana kekuatan platform digital memengaruhi hak dasar, akses informasi, dan suara publik. Di tengah dominasi platform digital sebagai infrastruktur komunikasi publik, kebijakan internal korporasi teknologi kini memiliki konsekuensi nyata yang melampaui batas yurisdiksi nasional.