Tiongkok Wajibkan Influencer Punya Sertifikat dan Cantumkan Gelar Akademik

JawaPos.com - Pemerintah Tiongkok mengambil langkah tegas dalam menghadapi penyebaran misinformasi di media sosial. Mulai Oktober 2025, para influencer yang membuat konten seputar isu sensitif seperti medis, hukum, pendidikan, dan keuangan diwajibkan memiliki sertifikasi atau bukti pelatihan resmi di bidang yang mereka bahas.

Kebijakan ini diterbitkan oleh Cyberspace Administration of China (CAC), lembaga yang bertanggung jawab atas regulasi internet di negara tersebut. Aturan baru ini tidak hanya menyasar para kreator konten, tetapi juga platform besar seperti Douyin (TikTok versi Tiongkok), Bilibili, dan Weibo, yang diwajibkan melakukan verifikasi terhadap kredensial para influencer.

Mengutip laman Marketing4Ecommerce, influencer di Tiongkok memiliki waktu dua bulan untuk menyerahkan sertifikat, gelar, atau bukti kualifikasi mereka. Mereka juga diwajibkan mencantumkan sumber informasi secara jelas dan menandai apabila konten mengandung elemen hasil rekayasa AI atau dramatization.

Langkah ini dianggap penting untuk menjaga transparansi dan memastikan konten yang beredar di ruang digital memiliki dasar ilmiah dan kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Seperti sudah disinggung di atas, tidak hanya influencer, platform media sosial juga dibebani tanggung jawab baru. Mereka diwajibkan mengingatkan pengguna akan konsekuensi hukum atas penyebaran informasi yang menyesatkan, serta memastikan algoritma mereka mampu mengenali dan memblokir konten seksual terselubung yang dikemas dalam format edukatif.

Selain itu, CAC juga melarang keras iklan produk atau jasa medis dalam bentuk apa pun, mulai dari obat-obatan, suplemen, konsultasi daring, hingga makanan kesehatan. Akun yang menyamar sebagai tenaga profesional atau menggunakan format edukatif untuk menjual produk akan dihapus.

Kebijakan baru ini memiliki kesamaan dengan standar yang diterapkan oleh Google terhadap konten kategori YMYL (Your Money or Your Life). Konten yang termasuk YMYL seperti topik kesehatan, hukum, keuangan, atau keselamatan, dinilai memiliki dampak besar terhadap kesejahteraan publik.

Google menilai kualitas konten semacam itu berdasarkan prinsip EEAT (Experience, Expertise, Authority, Trustworthiness). Artinya, hanya kreator atau situs yang terbukti memiliki keahlian dan kredibilitas tinggi yang dapat tampil di hasil pencarian teratas.

Dengan cara serupa, Tiongkok kini menuntut para influencer menunjukkan bahwa mereka memiliki otoritas dan keahlian profesional sebelum mengedukasi publik.

Langkah Tiongkok ini menandai babak baru dalam pengawasan dunia influencer yang selama ini minim regulasi di banyak negara. Beberapa analis menilai, kebijakan tersebut bisa menjadi model bagi negara lain dalam menata ekosistem digital yang kian berpengaruh terhadap opini publik.

Sebagai perbandingan, Spanyol telah lebih dulu memperkenalkan aturan serupa melalui Royal Decree 444/2024 atau “Influencer Law”. Regulasi ini mewajibkan influencer dengan penghasilan lebih dari EUR 300.000 dan memiliki jutaan pengikut untuk mendaftar secara resmi, mengungkap konten berbayar, serta membatasi iklan produk seperti alkohol, tembakau, dan obat-obatan.