Benjamin Netanyahu Tutup Mata saat Dikritik Tentang Rencana Pendudukan Militer Penuh di Jalur Gaza

JawaPos.com – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memutuskan untuk memerintahkan pendudukan militer penuh atas Jalur Gaza, dengan tujuan menekan Hamas agar membebaskan para sandera.

Langkah ini akan memperluas operasi militer Israel yang saat ini telah menguasai sekitar 75 persen wilayah Gaza, menuju kendali penuh atas seluruh wilayah tersebut. Menurut laporan Jerusalem Post, tentara Israel juga akan melakukan operasi di lokasi-lokasi yang diyakini menjadi tempat penyanderaan.

Keputusan ini disebut-sebut diambil secara sepihak oleh Netanyahu, tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan Kepala Staf Militer Israel, Eyal Zamir. Dalam sebuah memo internal, disebutkan bahwa Netanyahu bahkan menekan Zamir untuk tunduk atau mundur dari jabatannya.

Langkah eskalatif ini datang di tengah desakan kuat dari dalam dan luar negeri yang menginginkan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi. Namun, Netanyahu tetap melanjutkan strategi militernya di tengah krisis kemanusiaan yang kian memburuk di Gaza serta meningkatnya kekhawatiran terhadap keselamatan para sandera.

Menurut laporan Channel 12, sejumlah pejabat senior Israel yang terlibat dalam pembahasan strategi militer percaya bahwa Hamas tidak akan membebaskan sekitar 50 sandera yang tersisa tanpa tekanan ekstrem. Keyakinan ini semakin menguat setelah Hamas merilis video propaganda yang memperlihatkan para sandera dalam kondisi mengenaskan, kurus, lemah, dan meminta makanan serta air di dalam terowongan bawah tanah.

“Jika kita tidak bertindak sekarang, para sandera akan mati kelaparan dan Gaza akan tetap dikuasai Hamas,” ujar seorang pejabat kepada media lokal.

Namun, keputusan Netanyahu menuai perdebatan sengit karena bertentangan dengan penilaian sebelumnya dari militer Israel yang menolak pendudukan penuh Gaza. Para perwira khawatir, operasi di wilayah padat penduduk serta kota-kota yang sebelumnya tidak tersentuh pertempuran akan menyulitkan dan memakan waktu bertahun-tahun untuk membongkar sisa-sisa jaringan Hamas.

Selain itu, keluarga para sandera juga menyampaikan kekhawatiran mereka. Mereka menilai pendudukan penuh justru dapat membahayakan nyawa para sandera, terutama setelah laporan bahwa Hamas telah memerintahkan anggotanya untuk mengeksekusi sandera jika tentara Israel mendekat. Hal ini pernah terjadi pada 2023, ketika enam sandera, termasuk warga Israel-Amerika Hersh Goldberg-Polin, dieksekusi sebelum pasukan Israel bisa menyelamatkan mereka.

Anggota parlemen Israel Gilad Kariv menyebut keputusan ini sebagai "vonis mati" bagi sandera yang masih hidup, dan menyebutnya sebagai bencana dari sisi keamanan, kemanusiaan, dan diplomatik.

Penolakan juga datang dari berbagai pihak, termasuk keluarga para sandera dan sekelompok mantan pejabat militer, intelijen, dan kepolisian Israel.Mereka memperingatkan bahwa perluasan perang justru membawa Israel ke ambang kekalahan.

Kelompok yang terdiri dari 19 tokoh ini, termasuk mantan Perdana Menteri Ehud Barak dan mantan Direktur Mossad Tamir Pardo, mengecam Netanyahu karena dianggap terus mempertahankan perang demi menjaga kekuasaan politik dan koalisi sayap kanannya.

Baca Juga: Swasta Diizinkan Berdagang di Wilayah Gaza, PM Israel Benjamin Netanyahu Minta Tentara Duduki Wilayah Palestina

Menurut Pardo, penderitaan anak-anak Gaza yang kini terlihat dalam tayangan media global adalah konsekuensi dari kebijakan Israel sendiri. Ia menyebut pemerintah saat ini bersembunyi di balik "kebohongan" yang dibuat sendiri, dan dunia luar sudah tidak lagi percaya pada narasi tersebut.

Di dalam negeri, puluhan ribu warga Israel telah turun ke jalan menuntut diakhirinya perang secara diplomatis. Namun hingga kini, belum ada tanda-tanda negosiasi gencatan senjata akan dilanjutkan.

Sementara itu, menurut New York Post, Israel dan Amerika Serikat telah menarik para mediator mereka dari Qatar awal bulan ini. Mereka menuduh Hamas bernegosiasi dengan itikad buruk dan hanya mementingkan kepentingan sendiri.