Tiongkok Bangun Bendungan Tenaga Air Terbesar di Dunia, India dan Bangladesh Khawatir Dampaknya

JawaPos.com — Pemerintah Tiongkok resmi memulai pembangunan bendungan tenaga air terbesar di dunia di wilayah Tibet, menandai langkah besar dalam ambisi energi terbarukannya. 

Proyek senilai 1,2 triliun yuan atau sekitar Rp 2.728 triliun (kurs Rp 2.273 per yuan) itu disebut Perdana Menteri Tiongkok, Li Qiang, sebagai “proyek abad ini” yang akan memperkuat pasokan listrik nasional dan mendongkrak sektor energi bersih.

Bendungan raksasa tersebut akan dibangun di Sungai Yarlung Tsangpo, yang mengalir dari wilayah Tibet ke India dan Bangladesh. Pada Sabtu lalu, dalam upacara peresmian proyek di wilayah tersebut, Li menyatakan, “Proyek ini akan menjadi tonggak penting dalam pengembangan energi ramah lingkungan dan pembangunan wilayah barat.” 

Pidato tersebut langsung memicu kenaikan pasar saham Tiongkok karena investor menyambut baik dimulainya megaproyek yang telah diumumkan sejak Rencana Lima Tahun ke-14—kerangka pembangunan strategis Tiongkok untuk periode 2021–2025 yang memprioritaskan energi terbarukan dan infrastruktur berskala besar—yang dirancang sejak 2020.

Dilansir dari The Guardian, Rabu (23/7/2025), proyek ini akan terdiri dari lima stasiun pembangkit tenaga air secara berurutan (cascade hydropower stations) yang mampu menghasilkan sekitar 300 juta megawatt jam listrik per tahun—lebih dari tiga kali lipat kapasitas Bendungan Tiga Ngarai (Three Gorges Dam) yang hanya menghasilkan 88,2 juta MWh dengan biaya 254,2 miliar yuan.

Meskipun proyek ini disebut sebagai upaya penting untuk mengurangi emisi karbon—Tiongkok merupakan penyumbang emisi karbon terbesar di dunia—negara-negara hilir seperti India dan Bangladesh mengungkapkan kekhawatiran serius. 

Sungai Yarlung Tsangpo mengalir menjadi Sungai Brahmaputra di negara bagian Arunachal Pradesh dan Assam di India, lalu berubah menjadi Sungai Jamuna di Bangladesh. Pengalihan atau pengendalian aliran air dapat berdampak pada jutaan penduduk di wilayah-wilayah tersebut.

“Tiongkok bisa saja menjadikan air sungai ini sebagai senjata, baik dengan menahannya atau mengalihkannya,” kata Neeraj Singh Manhas, penasihat khusus Asia Selatan di Parley Policy Initiative, kepada BBC pada Januari lalu. 

India bahkan telah menyampaikan kekhawatirannya secara resmi kepada Beijing pada Desember dan kembali mengangkat isu ini dalam pertemuan antarmenteri luar negeri pada Januari.

Menanggapi hal itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok menegaskan bahwa Beijing tidak mencari “hegemoni air” dan “tidak akan mengejar keuntungan sendiri dengan mengorbankan negara tetangga.” Dia menambahkan, “Tiongkok akan terus menjaga saluran komunikasi yang ada dengan negara-negara hilir dan meningkatkan kerja sama dalam pencegahan serta mitigasi bencana.”

Selain India dan Bangladesh, kelompok advokasi Tibet juga menyuarakan keprihatinan terhadap kurangnya informasi publik terkait proyek ini, termasuk potensi relokasi warga dan dampak terhadap situs-situs suci di sepanjang sungai. Aktivis menyoroti bahwa proyek serupa di Tibet sebelumnya telah memicu protes langka yang dibalas dengan tindakan represif oleh pemerintah.

Secara ekologis, para ahli lingkungan juga mengkhawatirkan dampak proyek terhadap kehidupan satwa liar serta potensi longsor dan aktivitas tektonik ekstrem di wilayah pegunungan yang menjadi lokasi pembangunan. Kawasan tersebut memiliki karakteristik geografis yang sangat curam, dengan penurunan ketinggian sungai hingga 2.000 meter dalam jarak 50 kilometer—yang menjadi salah satu sumber utama tenaga air bendungan ini.

Namun demikian, pemerintah Tiongkok tetap membela proyek tersebut sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. “Penekanan khusus harus diberikan pada konservasi ekologis guna mencegah kerusakan lingkungan,” ujar Perdana Menteri Li Qiang saat menyampaikan pidatonya dalam upacara peletakan batu pertama.

Di sisi lain, proyek ini juga dianggap sebagai langkah strategis untuk memperkuat pengaruh ekonomi dan energi Tiongkok, sekaligus memperluas cakupan pengaruh geopolitiknya di Asia Selatan. Para analis menyebut bahwa megaproyek ini tak hanya soal energi, tetapi juga alat diplomasi air yang dapat memperumit hubungan Tiongkok dengan tetangga-tetangganya di wilayah tersebut.

Dengan skala dan dampak yang demikian besar, megaproyek bendungan Yarlung Tsangpo berpotensi menjadi titik balik dalam lanskap energi regional, sekaligus menjadi sumber ketegangan baru di kawasan yang selama ini telah rentan oleh isu perbatasan dan perebutan sumber daya alam.