Pejabat Senior Korea Utara Tak Hadiri Jamuan Makan Malam yang Diadakan Utusan Tiongkok di Pyongnyang, Para Ahli Ungkapkan Hal Ini

JawaPos.com - Kedutaan Tiongkok di Pyongyang telah menyelenggarakan sebuah perjamuan, untuk menandai ulang tahun ke-63 penandatanganan sebuah perjanjian bilateral.

Media pemerintah Korea Utara melaporkan pada hari Jumat (12/7), jika jamuan tersebut diadakan di tengah-tengah hubungan Korea Utara yang semakin erat dengan Rusia.

Para peserta dalam acara yang diselenggarakan pada hari Kamis termasuk utusan utama Tiongkok di Pyongyang Wang Yajun, dan Kim Sung Chan, Presiden Universitas Kim Il Sung, dan para pejabat lainnya, demikian ungkap Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) dalam sebuah pernyataan singkat.

Namun, tidak ada pejabat senior Korea Utara yang menghadiri perjamuan tersebut, dibandingkan dengan tahun lalu.

Dimana Kang Yun Sok, wakil ketua komite tetap Majelis Rakyat Tertinggi Korea Utara, menghadiri perjamuan ulang tahun yang diselenggarakan oleh Kedutaan Besar RRT di Pyongyang.

Hal ini dapat dilihat sebagai indikasi, bahwa Korea Utara bergerak semakin dekat dengan Rusia dan menjauh dari Tiongkok.

Pada saat Pyongyang dan Moskow, telah secara signifikan meningkatkan kerja sama militer sejak KTT bulan lalu, antara pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dan Presiden Rusia Vladimir Putin.

"Meskipun Tiongkok mungkin merasa tidak nyaman, dengan hubungan yang lebih dekat antara Rusia dan Korea Utara baru-baru ini."

"Pendapat masih terbagi di antara para ahli, tentang apakah mereka secara langsung mempengaruhi kehadiran tersebut," kata Hyun Seung Soo, seorang peneliti di Korea Institute for National Unification, seperti yang dikutip dari The Korea Times.

Hyun mengatakan, bahwa kehadiran tersebut dapat menandakan hubungan yang agak berbeda antara Pyongyang dan Beijing, sementara yang lain mengatakan bahwa masih ada kepercayaan bilateral yang kuat di antara keduanya.

Tiongkok adalah mitra dagang terpenting Korea Utara, memberikan Beijing pengaruh yang signifikan terhadap Pyongyang.

Kedua negara menandatangani perjanjian tersebut pada tanggal 11 Juli 1961, dimana mereka memiliki kewajiban.

Mereka harus memberikan bantuan militer dan bantuan lainnya kepada satu sama lain, sebuah kesepakatan yang dianggap sebagai landasan aliansi kuat mereka selama beberapa dekade.