Seorang Pria Dipenjara karena Menghindari Wajib Militer dengan Alasan Tidak Menyukai Perang dan Kekerasan Tapi Ketahuan Main PUBG

JawaPos.com - Mahkamah Agung di Korea Selatan baru-baru ini menjatuhkan hukuman penjara satu tahun enam bulan, untuk seorang pria yang menolak panggilan wajib militer.

Pengadilan menolak klaim pria tersebut yang menentang perang dan kekerasan, namun berbanding terbalik dengan kecintaannya pada game battle royale PUBG: Battlegrounds.

Terdakwa didakwa pada bulan November 2018 dengan tuduhan melanggar Undang-Undang Wajib Militer, dimana semua pria Korea Selatan yang sehat diwajibkan untuk menjalani wajib militer setidaknya selama 18 bulan.

Pria tersebut mengklaim keberatan dengan bersungguh-sungguh mengatakan bahwa dia menolak untuk mendaftar, berdasarkan keyakinan pribadinya yang menentang kekerasan dan perang.

"Terdakwa tidak melakukan upaya apapun untuk menyebarkan, atau mewujudkan apa yang dikatakannya sebagai keyakinan ideologisnya."

"Seperti bekerja di LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang terkait dengan anti-kekerasan, anti-perang, atau perdamaian," kata pengadilan dalam putusannya.

Pengadilan menekankan, bahwa tidak ada bukti yang mengindikasikan bahwa terdakwa pernah mengekspresikan kecenderungan semacam itu, sebelum penolakannya untuk memenuhi wajib militer.

"Terdakwa mengakui bahwa dia sering menikmati bermain game 'Battlegrounds,' yang merupakan game tentang membunuh karakter dengan senjata dalam realitas virtual," tambah pengadilan.

"Permainan video itu berbeda dengan kenyataan. Tetapi fakta bahwa terdakwa yang mengatakan bahwa dia menolak wajib militer berdasarkan keyakinannya."

"Untuk menentang kekerasan dan perang, menikmati permainan semacam itu membuat pengadilan mempertanyakan, apakah keberatan hati nuraninya itu otentik."

Dikutip dari Korea Herald, pria yang tidak disebutkan namanya ini mengatakan kepada para penyelidik bahwa dia menolak untuk mendaftar di militer.

Dimana menurutnya wajib militer tunduk pada perintah yang tidak adil, dan bahwa hukum militer mengabaikan hak asasi manusia.

Namun, pengadilan mengatakan bahwa pelanggaran hak asasi manusia, dan perintah yang tidak adil pada dasarnya tidak terkait dengan pelatihan militer.

Situasi yang sebenarnya bervariasi tergantung pada unit, atau periode yang harus dijalani oleh seseorang dalam menjalankan tugasnya.