Senator Amerika Buat Hukum Baru, Batasi Bantuan ke Israel Pasca Tolak Gagasan Negara Palestina

JawaPos.com – Israel melalui Perdana Menteri Netanyahu, tolak gagasan pembentukan negara Palestina yang diajukan dalam Forum Ekonomi Global Davos Pada 18 Januari 2024 lalu.

Gagasan pembentukan negara Palestina diusulkan negara-negara Arab guna meredakan konflik dan menciptakan gencatan senjata permanen di Gaza.

Tawaran ini ditolak secara tegas oleh Israel karena mereka ingin menguasai secara penuh seluruh daerah di Palestina. Akibat penolakan ini, hubungan AS dan Israel merenggang.

Dilansir dari Middle East Eye pada Rabu (24/1) Semakin banyak senator AS yang menandatangani amandemen yang dapat memberikan syarat bantuan militer kepada Israel di tengah meningkatnya seruan gencatan senjata di Gaza pasca Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dengan tegas menolak pembentukan negara Palestina.

Lima Senator Demokrat, termasuk Tina Smith, Raphael Warnock, Laponza Butler, Tammy Baldwin, dan Jon Ossoff, mengumumkan pada hari Jumat (19/1) bahwa, mereka akan mendukung amandemen yang diperkenalkan oleh Senator Chris Van Hollen.

Amandemen tersebut berisi aturan yang mewajibkan negara-negara yang menerima senjata AS untuk menggunakannya sesuai dengan hukum kemanusiaan dan hukum Amerika.

Penambahan lima senator baru menjadikan total dukungan terhadap amandemen Van Hollen menjadi 18, lebih dari sepertiga kaukus Senat Demokrat.

Pada hari Minggu (21/1), Van Hollen menjadi Senator AS terbaru yang menyerukan gencatan senjata dalam perang Israel- Palestina.

“Perdana Menteri Netanyahu lagi-lagi secara langsung dan terbuka menolak presiden Amerika Serikat,” kata Van Hollen dalam sebuah wawancara.

Van Hollen menambahkan “Sudah saatnya kita melakukan gencatan senjata, Biden harus bertindak besar dan berani. Dia perlu mengedepankan visi solusi dua negara.”

Pemerintahan Biden dan Israel telah berselisih mengenai rencana pasca perang untuk Gaza sejak pertempuran pecah setelah serangan pimpinan Hamas pada 7 Oktober di Israel selatan.

Perbedaan-perbedaan tersebut semakin membesar, dimana Netanyahu secara terbuka menentang seruan pemerintahan Biden untuk mengambil langkah-langkah pembentukan negara Palestina.

“Saya tidak akan berkompromi terhadap kendali penuh keamanan Israel atas seluruh wilayah sebelah barat Sungai Yordan dan hal itu tidak dapat didamaikan dengan negara Palestina,” kata Netanyahu dalam sebuah postingan di media sosial pada hari Sabtu.

Namun meningkatnya dukungan terhadap RUU Van Hollen menunjukkan bagaimana oposisi Netanyahu mulai merugikan sekutu Israel di Partai Demokrat.

***