Dinilai sebagai Waktu Terbaik, RI-Filipina Perkuat Bilateral di Momentum 75 tahun Hubungan Diplomatik

JawaPos.com - Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Filipina sedang mengukuhkan hubungan bilateral mereka di berbagai sektor, seperti ekonomi, politik, keamanan, dan penguatan kawasan, sebagai bagian dari perayaan 75 tahun hubungan diplomatik antara kedua negara.

Pernyataan tersebut disampaikan saat penyampaian pidato bersama dengan Presiden Ferdinand Marcos Jr dalam acara Presentation Of Agreement and Leaders' Statement di Istana Malacanang, Manila, pada hari Rabu.

Dilaporkan tertulis oleh JawaPos.com dari Antara Rabu (10/1), Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa peringatan 75 tahun hubungan diplomatik merupakan momen yang sangat penting untuk memperkuat kerja sama konkret di antara Indonesia dan Filipina.

Dalam bidang politik dan keamanan, keduanya sepakat untuk memperkuat kerja sama perbatasan dengan akselerasi revisi Perjanjian Patroli Perbatasan (Border Patrol Agreement), Perjanjian Lintas Batas (Border Crossing Agreement).

Serta penyelesaian batas landas kontinen, dan penguatan kerjasama pertahanan, termasuk alat utama sistem persenjataan.

Presiden juga menyoroti pentingnya memperkuat kerja sama ekonomi untuk meningkatkan perdagangan antara kedua negara.

Dalam konteks ini, Indonesia dan Filipina sepakat untuk terus membuka akses pasar, dengan Presiden Jokowi meminta dukungan Filipina terkait special ship guard measure untuk produk kopi Indonesia.

Selain itu, Jokowi mengapresiasi kepercayaan Filipina terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia dalam pembangunan infrastruktur krusial di Filipina, termasuk percepatan groundbreaking proyek kereta api komuter utara-selatan (north-south commuter railway project).

Terakhir, Presiden Jokowi menyoroti kesepakatan antara RI dan Filipina dalam memperkuat kesatuan dan sentralitas ASEAN untuk menjaga kedamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan tersebut.

Presiden Jokowi menegaskan betapa pentingnya ASEAN untuk terus memegang teguh prinsip-prinsip hukum internasional dalam menjalankan peran positifnya, khususnya dalam menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan tersebut.

Dalam konteks ini, Presiden menyoroti komitmen yang kuat terhadap norma-norma hukum internasional sebagai landasan bagi kerjasama antar-negara dalam ASEAN.

Selama kunjungan resmi di Filipina, Presiden Jokowi tidak hanya menjadi wakil negara, tetapi juga didampingi oleh sejumlah pejabat tinggi pemerintahan Indonesia.

Mereka antara lain termasuk Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, yang memainkan peran kunci dalam diplomasi bilateral, Menteri BUMN Erick Thohir, yang turut mendukung kerjasama ekonomi dan investasi antara kedua negara, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, yang memimpin tim penasehat strategis, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Gandi Sulistiyanto, yang memberikan pandangan berdasarkan pengalaman dan kebijakan terkini, serta Duta Besar Indonesia untuk Filipina Agus Widjojo, yang bertindak sebagai perwakilan diplomatik yang memperkuat hubungan bilateral di tingkat kedutaan dan organisasi internasional.

Keberadaan mereka bersama-sama mencerminkan komitmen serius Indonesia dalam membangun hubungan positif dan berkelanjutan dengan Filipina, serta menggarisbawahi pentingnya dialog dan kerjasama multilateral dalam konteks ASEAN.