May Dianggap Mengancam UE

JawaPos.com – Setelah mengaktifkan Pasal 50 Kesepakatan Lisbon Rabu waktu setempat (29/3), Inggris langsung sibuk. Sebab, surat pengaktifan British Exit (Brexit) alias surat cerai yang telah diterima kantor pusat Uni Eropa (UE) di Kota Brussels, Belgia, tersebut menandai awal masa transisi. Kemarin (30/3) parlemen meluncurkan Great Repeal Bill sebagai panduan bagi pemerintah dan masyarakat di masa transisi.

’’Great Repeal Bill akan melahirkan Inggris yang berdaulat dan independen,” ungkap Perdana Menteri Inggris Theresa May. Panduan itu memberikan wewenang kepada parlemen untuk mengamandemen, mencabut, atau mengimprovisasi peraturan-peraturan yang selama ini sudah ada.  Rencananya, para menteri juga diberi hak untuk mengubah aturan-aturan tertentu tanpa harus melalui parlemen.

Dalam waktu dua tahun, Inggris akan bercerai dengan UE. Segala aturan yang selama ini berlaku di Inggris sebagai bagian UE pun otomatis bakal disesuaikan. Atau, mungkin malah dicabut. Serikat dagang Inggris yang mewadahi para pebisnis, pengusaha, dan pemilik modal berharap pemerintah tetap mempertahankan kebijakan atau aturan yang menguntungkan perekonomian.

David Davis, menteri urusan Brexit, menyatakan bahwa nasib ekspatriat Inggris yang berada di negara-negara anggota UE bakal menjadi prioritas. Saat ini, ada sekitar satu juta penduduk Inggris yang tinggal di negara-negara UE. Baik sebagai pelajar maupun pekerja. Sebaliknya, ada lebih dari tiga juta penduduk UE yang bekerja atau menuntut ilmu di Inggris.

”Inggris memiliki kewajiban moral untuk menjamin nasib warganya yang tinggal di UE dan warga UE yang berada di sini. Status mereka harus jelas. Sebab, bukan salah mereka jika rakyat Inggris memutuskan untuk keluar dari UE,” paparnya dalam jumpa pers menjelang sosialisasi rancangan undang-undang (RUU) tentang Brexit itu kemarin. Saat ini, untuk sementara, status mereka memang tidak jelas.

Setelah Inggris tak lagi menjadi anggota UE, hubungan London dan Brussels akan berubah menjadi kemitraan. Nantinya, Inggris dan UE bermitra dalam berbagai bidang yang semula dikerjakan bersama sebagai satu kesatuan. ”Ada ribuan perundangan dan peraturan yang perlu disesuaikan lebih dulu sebelum diaplikasikan oleh kedua pihak,” kata Davis.

Dalam surat cerai Inggris-UE yang ditekennya, Perdana Menteri (PM) Theresa May menekankan tentang kerja sama keamanan yang bisa menjadi masalah di masa depan. Terutama, jika dalam masa transisi dua tahun itu Inggris dan UE tak berhasil mencapai kesepakatan. ”Perang terhadap teror dan kriminalitas bisa jadi terancam jika Inggris dan UE tidak segera bersepakat dengan sistem pasca-Brexit,” ungkapnya.

Kalimat May itu memicu reaksi keras para pejabat UE karena diterjemahkan sebagai ancaman. Mereka menegaskan bahwa keamanan regional jauh lebih penting dari hal apa pun. Maka, kalimat May yang terkesan menjadikan kerja sama keamanan sebagai senjata tawar-menawar dalam proses Brexit membuat mereka geram. Tapi, anggapan para pejabat UE itu ditepis Davis.

”Ini bukan ancaman,” ungkapnya saat diwawancarai BBC Radio 4 dalam program Today. Dia mengatakan bahwa May hanya menggarisbawahi pentingnya kerja sama keamanan regional. Baik dengan atau tanpa UE, Inggris tetap berkewajiban menciptakan keamanan regional. Karena itu, May berharap Inggris dan UE tidak perlu melewati babak negosiasi yang alot untuk mencapai kesepakatan di bidang keamanan.

Davis menambahkan, di mata Inggris, kerja sama keamanan maupun yang lain punya bobot yang sama. ’’Kami menginginkan kesepakatan yang komprehensif dan mencakup segala bidang, termasuk keamanan dan perdagangan,’’ tegas politikus yang bakal menjadi ketua juru runding Inggris dalam negosiasi Brexit nanti itu. Rencananya, Inggris dan UE duduk bersama membahas Brexit setelah April. (AFP/Reuters/BBC/hep/c17/any)