Pemerintah Terus Dorong Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur

JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan komitmen Pemerintah Indonesia dalam mengatasi tantangan perubahan iklim dan tujuan implementasi kerangka Environmental, Social and Governance (ESG) di Indonesia.

Salah satunya adalah membangun infrastruktur yang berkelanjutan dan tangguh, serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip ESG tersebut. Ini menjadi hal penting dalam meningkatkan produktivitas dalam negeri.

Kata dia, memobilisasi pembiayaan swasta untuk infrastruktur yang berkelanjutan akan menjadi sangat penting untuk membuka sumber keuangan demi pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan.

"Jadi kami meningkatkan kesadaran para investor serta mengadaptasi standar-standar kualitas yang saat ini juga sudah menjadi golden standard secara global, yaitu ESG untuk kualitas pembangunan infrastruktur dan pengambilan keputusan investasi," kata dia dalam keterangannya, Rabu (30/3).
Indonesia secara aktif juga terlibat dalam membangun kemitraan yang kuat dengan negara-negara G20 guna menyelaraskan kebijakan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan pembiayaan berkelanjutan, untuk mencapai tujuan pemulihan ekonomi dunia secara bersama dan lebih kuat.

Sejalan dengan komitmen tersebut, Pemerintah Indonesia telah menyiapkan berbagai skema dan instrumen pembiayaan untuk mengakomodasi kerjasama dengan sektor swasta dalam penyediaan infrastruktur. Salah satunya melalui skema Public Private Partnership (PPP) atau Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

“PPP sudah lebih berkembang di mana kita mendapatkan layanan dan efisiensi yang lebih baik melalui siklus hidup proyek. Pada saat yang sama, mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui partisipasi sektor swasta secara lebih efisien, akuntabel, dan transparan,” ujar dia.

Adapun, inovasi yang dilakukan adalah menciptakan SDG Indonesia One, platform kerjasama pendanaan terintegrasi yang dikelola PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan mengkombinasikan dana publik dan dana swasta melalui skema blended finance. Platform ini hadir untuk mendanai proyek-proyek hijau dengan berbagai pihak, seperti lembaga filantropi, donor bilateral dan multilateral, serta lembaga keuangan iklim.

“Pihak-pihak tersebut bersama dengan pemerintah Indonesia akan berinvestasi dalam proyek hijau dan juga konsisten dengan tujuan pembangunan berkelanjutan,” pungkas Sri Mulyani.