Pernah Ditolak Pemerintah Dua Kali, Simak Fakta Pembangunan Bandara Internasional Dhoho Kediri

JawaPos.com - Seperti diketahui, Bandara Internasional Dhoho Kediri merupakan proyek yang diinisiasi oleh perusahaan rokok ternama, PT Gudang Garam Tbk (GGRM).

Pembangunan menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) ini, melibatkan anggatan pembangunan bandara seluruhnya dibiayai oleh PT Gudang Garam Tbk.

Pembangunan Bandar Udara Dhoho telah di mulai sejak April 2020, dan segera beroprasi atau first landing pada Desember ini. 

Berbagai persiapan yang telah lakukan untuk dapat mengejar target operasional tersebut diantaranya, uji verifikasi fisik dan administrasi, berdiskusi dengan para maskapai, hingga persiapan fisik yang sudah mencapai 97 persen per (2/12).

Namun, terdapat satu langkah lagi yang belum terlaksana yakni kalibrasi. Pihak bandara sampai saat ini dikabarkan masih menunggu jadwal kalibrasi, yang rencananya akan dilangsungkan pada pekan depan atau peka depannya lagi.

Diketahui, rencana pembangunan Bandar Udara Dhoho ini sudah mulai dipikirkan oleh Bupati Kediri sejak 2007 silam, dan tak banyak yang tahu bahwa pembangunannya pernah mendapatkan beberapa kali penolakan. 

Dikutip JawaPos.com dari website Bappeda Jatim, Minggu (3/12), pemerintah Kabupaten Kediri pernah dibuat kecewa karena rencana pembangunan bandara di Kabupaten Kediri terancam ditolak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur pada 2012 silam.

Penolakan dari pihak Pemprov ini disebabkan karena rencana pembangunan Bandara Dhoho itu tidak termasuk ke dalam rencana tata ruang dan tata wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur.

Padahal pada saat itu, pihak Bandara Internasional Dhoho Kediri telah menggelontorkan dana sebesar Rp2 miliar untuk master plannya.

Selain drama penolakan dari Pemprov Jatim, Bandara Internasional Dhoho Kediri juga ternyata pernah ditolak oleh Presiden Joko Widodo. 

Dilansir dari akun YouTube Mas Bait, Presiden Jokowi pernah menolak Bandara Dhoho sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam sebuah rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, tahun 2018 silam.

Namun kemudian, Bandara Internasional Dhoho Kediri pada akhirnya ditetapkan sebagai salah satu PSN melalui Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018.

***