Jembatan Layang Bukit Rawi Solusi untuk Jalan yang Terendam Banjir

JawaPos.com - Jalur Palangka Raya–Bagugus yang kerap terendam banjir akibat luapan Sungai Kahayan. Kondisi itu menghambat kelancaran mobilitas masyarakat setempat.

Agar persoalan tidak berulang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Jembatan layang Bukit Rawi sepanjang 3 km di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan infrastruktur jembatan akan memperlancar konektivitas dan aksesibilitas lalu lintas. Di samping itu, memberikan alternatif bagi warga untuk meningkatkan produktivitas perekonomian.

"Kehadiran jembatan layang Bukit Rawi sangat dinanti masyarakat," kata Basuki dalam keterangannya, Minggu (14/7).

Adapun jembatan tersebut terletak di ruas Jalan Palangka Raya-Bagugus yang merupakan jalan nasional penghubung Kota Palangka Raya dengan 6 kabupaten di Kalteng. Yakninya Kabupaten Gunung Mas, Kapuas, Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, dan Murung Raya. Jalan itu pun menjadi akses dari Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.

Selama ini ruas jalan tersebut kerap terendam banjir ketika debit Sungai Kahayan sedang tinggi. Ketinggian banjir mencapai 70 sentimeter sepanjang 3,1 km. Akibatnya mobilitas warga dan arus kendaraan logistik terhambat.

Kementerian PUPR secara bertahap memulai pembangunan jembatan layang yang memiliki total panjang 3 km dengan perkiraan biaya sebesar Rp 265 miliar. Pada Maret 2019 dilakukan pengerjaan tahap 1 sepanjang 789 meter melalui anggaran APBN (single years contract) sebesar Rp 65 miliar. Kontraktor PT. Bukit Telawi dan PT. Bintang Mas Pertiwi (Kerjasama Operasi).

Pembangunan dilakukan dengan konstruksi pile slab atau menggunakan tiang pancang karena berada di atas tanah lunak dan gambut. Saat ini progres fisik pembangunannya mencapai 33 persen dan ditargetkan selesai pada Oktober 2019.

Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) XI Bajarmasin, Timbul Manahan Pasaribu mengatakan, selain pembebasan lahan, material pile slab harus dikirim dari Gresik, Jawa Timur sehinga membutuhkan waktu dan manajemen lalu lintas.

"Tahun depan kita usulkan untuk MYC (multi years contract) untuk sisa pengerjaan dan akan dilakukan lelang dini pada bulan Oktober 2019," tuturnya.

Karena pembiayaanya dengan skema Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), kata dia, maka readliness kriterianya haruslah lengkap, khususnya pembebasan lahan. "Kami berharap Pemerintah Daerah dapat menyelesaikan hal tersebut agar dapat selesai tepat waktu," tukasnya.