Anggota DPR Dukung Rencana Presiden Prabowo Bangun Jalur KA di Luar Jawa: Biaya Efisien, Dampak Ekonomi Besar

JawaPos.com - Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), menyatakan dukungan penuh terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto untuk membangun jaringan kereta api di luar Pulau Jawa. Ia menilai kebijakan tersebut sangat strategis untuk memperkuat sistem logistik nasional, memperlancar distribusi sumber daya alam, serta mendorong pemerataan ekonomi di berbagai wilayah Indonesia.

“Langkah Presiden Prabowo sangat tepat. Transportasi massal berbasis rel merupakan sarana paling efisien untuk mempercepat konektivitas dan menekan biaya logistik,” ujar Bambang Haryo, Rabu (5/11).

Menurutnya, pembangunan jalur kereta di Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak masa kolonial Belanda. Saat itu, rel telah dibangun di empat pulau besar — Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi — dengan total panjang sekitar 7.300 kilometer.

“Sebagai contoh, di Pulau Sumatera sudah ada sekitar 2.200 kilometer jalur rel yang digunakan untuk transportasi publik dan logistik. Konsepnya sebenarnya sudah mengarah ke sistem Trans Sumatera,” jelasnya.

Bambang Haryo mendorong pemerintah melanjutkan pembangunan jalur yang belum tersambung, terutama 1.300 kilometer rel di Sumatera yang menghubungkan Lampung hingga Aceh. Ia memperkirakan biaya pembangunan rel tersebut mencapai Rp40 miliar per kilometer, sehingga total kebutuhan dana sekitar Rp52 triliun.

“Dengan modal sebesar itu, Indonesia sudah bisa memiliki jaringan kereta Trans Sumatera yang strategis bagi konektivitas logistik nasional,” ujarnya.

Politisi Partai Gerindra itu juga mengusulkan agar pemerintah menambah 100 rangkaian kereta baru (rolling stock) dengan nilai investasi sekitar Rp10 triliun. Sebagian bisa difungsikan untuk kereta penumpang berkapasitas 10 gerbong, dan sebagian lainnya untuk kereta barang dengan 30 gerbong per rangkaian.

“Dengan tambahan itu, kereta konvensional mampu mengangkut jutaan penumpang serta miliaran ton logistik pertanian dan sumber daya alam dari Sumatera setiap tahun,” ungkapnya.

Selain Sumatera, ia menilai proyek Trans Sulawesi sepanjang 1.750 kilometer juga layak diprioritaskan. Estimasi biayanya sekitar Rp60 triliun, dengan potensi dampak ekonomi besar bagi enam provinsi di Sulawesi.

“Dengan biaya tidak lebih dari Rp200 triliun, Trans Sumatera dan Trans Sulawesi dapat terealisasi. Proyek ini bisa menggerakkan ekonomi di 16 provinsi sekaligus dan menciptakan pemerataan ekonomi nasional,” tegasnya.

Bambang juga menilai pembangunan jalur kereta di Aceh sangat mendesak, terutama untuk mendukung pelabuhan dan kawasan industri yang sedang berkembang. Menurutnya, proyek ini juga penting agar Indonesia bisa bersaing dengan Singapura dan Malaysia, yang selama ini menguasai jalur logistik di Selat Malaka dan Selat Sunda (ALKI 1).

“Pasar logistik di Singapura dan Malaysia masing-masing mencapai 30 juta TEUs per tahun. Indonesia harus bisa mengambil peluang itu dengan membangun sistem transportasi kereta yang efisien di Sumatera,” ujarnya.

Baca Juga: Prabowo dan Proyek Monumental Transportasi: Targetkan Pembangunan Jalur Kereta Trans-Sumatra, Trans-Kalimantan, dan Trans-Sulawesi

Ia menegaskan, pemerintah perlu memprioritaskan kereta konvensional sebagai transportasi massal utama sebelum mengembangkan proyek kereta cepat. “Setelah jaringan kereta konvensional di seluruh Indonesia terpenuhi, barulah kita bicara soal kereta cepat Jakarta–Surabaya hingga Banyuwangi,” tuturnya. (*)