Didi Riyadi Ungkap Penyebab Kisruh Besar Terjadi di Apartemen Tempat Tinggalnya

JawaPos.com - Aktor sekaligus musisi Didi Riyadi mengungkapkan penyebab terjadinya kekisruhan di apartemen tempat tinggalnya yang terletak di bilangan Cilandak, Jakarta Selatan.

"Iya ada kekisruhan di tempat saya tinggal, di apartemen saya," kata Didi Riyadi saat ditemui di bilangan Cilandak Jakarta Selatan, Senin (18/8).

Didi Riyadi mengatakan, dirinya selama kurang lebih 10 tahun tinggal di apartemen itu, baru kali ini terjadi kekisruhan yang cukup besar dan meluas. Konflik antara pengurus apartemen yang menggunakan keamanan, berkonflik secara langsung dengan warga.   

"Adapun pemicu utama konflik ini adalah kenaikan iuran pengelolaan lingkungan (IPL) yang mencapai 54 persen. Lonjakan biaya yang tidak normal ini telah memicu kemarahan sekaligus kecurigaan di kalangan para penghuni," tuturnya

Menurut Didi Riyadi, para penghuni apartemen menganggap kenaikan IPL hingga 54 persen sangat tidak wajar, memicu gelombang protes yang besar. Apalagi kenaikan IPL yang lebih dari 50 persen tidak diawali dengan rapat antara pengurus apartemen dengan para warga. 

"Ini menimbulkan kecurigaan warga. Dan saya sebagai bagian dari warga juga ikut mempertanyakan hal ini. Ini sebuah bentuk transparansi dan tentunya juga bentuk tanggung jawab yang harus diberikan penjelasan secara terang benderang kepada semua warga," tuturnya.

Sayangnya, Didi Riyadi dan para penghuni lainnya tidak mendapat penjelasan apa pun di balik kenaikan IPL yang sangat signifikan. Tidak adanya penjelasan itu kemudian memicu gelombang kemarahan warga terhadap pengelola apartemen.

"Sepanjang sejarah saya tinggal di apartemen ini, pernah ada konflik atau kekisruhan yang besar sampai dengan sebesar ini. Saya jujur dari saya pribadi, saya bukan tipe orang yang suka membesar-besarkan atau terlalu ingin tahu,  tapi ini cukup mencuri perhatian saya," paparnya.

Menurut Didi Riyadi, warga penghuni apartemen menduga adanya penyelewengan dana dari warga dilakukan pengurus dengan adanya kesewenang-wenangan dalam penggunaan jabatan.

"Tentu itu nggak boleh terjadi. Apapun itu tetap harus dikembalikan ke warga lagi. Pengurus, pengawas itu kan sebenarnya melayani warga. Intinya kan sebenarnya begitu," katanya.