Progres Pembangunan Gedung MK dan Komisi Yudisial di IKN Capai 12,41 Persen

Pembangunan ibu kota baru Indonesia terus berlanjut, salah satunya pembangunan kawasan yudikatif di KIPP IKN di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. (Humas Otorita IKN/Antara)

JawaPos.com - Progres pembangunan fisik Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY) di kawasan yudikatif di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, hingga kini mencapai 12,41 persen.

"Kawasan yudikatif IKN mulai resmi dibangun pada Desember 2025, dalam pembangunan konstruksi tahap dua," ujar Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono dilansir dari Antara di Sepaku, Penajam Paser Utara. 

Dia mengatakan, kawasan yudikatif IKN menempati lahan dengan luas kisaran 15 hektare, terbagi untuk pembangunan Gedung Mahkamah Agung, Plaza Keadilan, Gedung Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, serta masjid dan jalan kawasan.

Baca Juga:NIK dan IKD Kunci Transformasi Digital, Kemendagri Fokus Integrasikan dengan Layanan Publik

Menurut Basuki, rata-rata kemajuan pengerjaan sejumlah bangunan gedung di kawasan yudikatif mencapai 11,8 persen, kemajuan pembangunan jalan kawasan mencapai 27,6 persen dengan panjang 7,8 kilometer.

"Khusus kemajuan pembangunan fisik Gedung MK dan Komisi Yudisial rata-rata 12,41 persen," kata Basuki Hadimuljono.

Luas bangunan Gedung MK sekitar 44.691 meter persegi, dilengkapi ruang sidang pleno kapasitas 400 orang, ruang rapat permusyawaratan hakim, ruang kerja kelembagaan, dan berbagai area pendukung lainnya.

Baca Juga:Eks Penyidik KPK Minta Pengawasan Internal Diperketat usai Dugaan Kebocoran Informasi Perkara

Dana pembangunan kawasan yudikatif atau pusat lembaga penegak hukum di KIPP IKN tersebut lebih kurang Rp 3,1 triliun, ditargetkan rampung Desember 2027 untuk mendukung fungsi penuh ibu kota baru Indonesia pada 2028.

"Optimis pembangunan IKN sesuai jadwal atau target yang telah ditentukan," kata Hakim Konstitusi Arsul Sani saat meninjau pembangunan kawasan yudikatif dan legislatif IKN, kemudian melakukan penanaman pohon di kawasan yudikatif.

Letak kawasan yudikatif berada di sebelah barat Istana Negara KIPP IKN, berlawanan arah dengan kawasan legislatif.