Perpindahan ke IKN Membutuhkan Kepastian Arus Logistik

JawaPos.com - Proses perpindahan operasional Kementerian dan Lembaga ke Ibu Kota Nusantara (IKN) direncanakan mulai pada pertengahan 2024. Selama proses pindah itu, dibutuhkan kepastian arus logistik yang tertib dan terjamin.

Pemindahan logistik kementerian dan lembaga itu, Pemerintah menunjuk PT Pos Indonesia sebagai pelaksana dan bekerja sama dengan badan usaha milik Otorita IKN, yakni PT Bina Karya (Persero).

Direktur Utama Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi mengatakan, pihaknya berupaya memperkuat sinergi antar lembaga sekaligus merancang rencana logistik yang terintegrasi. Terlebih, saat ini Pos Indonesia ditunjuk oleh pemerintah untuk melayani logistik terintegrasi dari hulu ke hilir terkait kebutuhan logistik pada kawasan IKN.

"Kerja sama Pos Indonesia dengan Bina Karya dalam rangka mendukung penyiapan, pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan di wilayah IKN," ungkap Faizal Rochmad kepada wartawan pada Sabtu (1/6).

Sekretaris Otoritas IKN Achmad Jaka Santos Adiwijaya mengatakan, selama ini pembangunan IKN melibatkan banyak pihak dan banyak aktivitas. OIKN sangat concern dalam melancarkan arus perpindahan orang ke IKN yang disertai dengan arus perpindahan barang. "Dengan berkolaborasi Pos Indonesia, tentunya memudahkan arus logistik ini,” ujar Achmad Jaka Santos Adiwijaya.

Direktur Business Development & Portfolio Management Pos Indonesia Prasabri Pesti menambahkan, Pos Indonesia memainkan peran yang krusial dalam pemindahan ibu kota ke kawasan IKN, khususnya dalam pengiriman barang pindahan aparatur sipil negara (ASN) dari Kementerian dan Lembaga prioritas.

Adapun detail ruang lingkup pekerjaan Pos Indonesia dalam pemindahan logistik ke IKN, yakni mengangkut dokumen dan barang kantor milik Kementerian dan Lembaga ke IKN pada masa pemindahan hingga melaksanakan perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan komersialisasi infrastruktur di IKN.

Detailnya, pelayanan dari Pos Indonesia untuk keperluan pengiriman barang-barang atau logistik pemerintah. Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang memerintahkan untuk kami memastikan seluruh barang serta dokumen dari kantor Kementerian dan Lembaga ke kawasan IKN sampai tepat waktu dan terjadwal.

Direktur Bisnis Kurir dan Logistik PT Pos Indonesia Tonggo Marbun menegaskan, Pos Indonesia menjamin keamanan pengiriman barang milik Kementerian dan Lembaga ke IKN. Bahkan Pos Indonesia ikut membantu layanan packing hingga jasa bongkar pasang barang tersebut di IKN.

“Untuk menjamin risiko kerusakan dan kehilangan barang, kami memiliki asuransi, jadi tidak perlu khawatir atas keamanan barang tersebut. Terlebih kami juga memiliki warehouse di Sepaku, Kalimantan Timur, sehingga kami jamin barang tersebut tak hanya aman namun sampai tepat waktu,” pungkas Tonggo.