Pindah ke IKN Diawali Pejabat Eselon Kementerian, Menteri Belakangan

JawaPos.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) terus memformulasikan skema pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk lembaga negara dan kementerian.

Dari hasil simulasi yang dilakukan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), seluruh sekretaris jenderal kementerian, dan Kementerian Sekretaris Negara (Kemensesneg), menyatakan bahwa bukan Menteri yang pindah pertama ke IKN. Melainkan, setiap Kementerian diharuskan mengirim pejabat Eselon PNS untuk pindah atau ditugaskan ke IKN.

“Simulasi telah kami buat, mulai dari opsi 1, 2, 3, dan 4, termasuk opsi lain. Ini terkait Menteri mana dulu yang akan pindah. Ternyata keputusannya, bukan lagi menteri ini dulu, atau menteri yang ini belakangan (pindah ke IKN). Tetapi diputuskan setiap kementerian ada eselon yang pindah atau ditugaskan (ke IKN),” kata Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas kepada awak media di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta Selatan, Minggu (26/5).

Anas memastikan kepindahan PNS ke IKN akan menunggu keputusan dari Istana Negara. Rencananya, proses pindah baru akan dilakukan usai pelaksanaan Upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI di IKN.

Pasalnya, kata Anas, pada Juli hingga Agustus hunian yang seyogyanya akan ditempati oleh para PNS di IKN lebih dulu akan digunakan untuk memfasilitasi keberlangsungan upacara Kemerdekaan.

Nantinya, skema pemindahan PNS ke IKN akan mengikuti jumlah hunian yang telah tersedia. Dalam hal ini, pemerintah sudah menyiapkan segala opsi mulai dari skema pemindahan 11 ribu PNS hingga sebanyak 3.216 saja.

“Mulai skema 11 ribu, 14 ribu, 6 ribu, sampai skema 3.216 sudah kita siapkan, sesuai dengan jumlah hunian yang siap sekarang. Tentu nanti akan kami terus sesuaikan dengan tingkat hunian,” ujarnya.

Sebelumnya, ramai disebut bahwa Menteri PUPR Basuki Hadimuljono akan pindah duluan ke IKN pada Juli mendatang. Bahkan, Basuki juga mengaku ada sejumlah menteri lain yang akan ikut pindah pertama pada Juli 2024. Yaitu, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.

"Kalau jadwal (ajak) Menhub dan Menkes. Dia ingin bareng (pindah ke IKN Juli)," kata Basuki saat ditemui usai Halal Bihalal di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu (24/4).

Basuki memastikan akan mulai boyong setelah fasilitas air bersih terdistribusi ke IKN. Rencananya, fasilitas itu akan masuk pada bulan Juni tahun ini. “Cuma airnya belum masuk, nanti Juni masuk, jadi Juli Insya Allah (pindah),” lanjutnya.