Kebijakan Kantong Plastik Berbayar Dinilai Tak Efektif, Ini Alasannya

JawaPos.com - Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Rosa Vivien Ratnawati mengungkapkan, hingga kini pihaknya belum mendapat  pemberitahuan secara resmi dari Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengenai program Kantong Plastik Tidak Gratis (KPTG)  

“Kami tidak tahu secara detail. Tapi yang KLHK kedepankan adalah bukan terminologi plastik berbayar, akan tetapi kurangi penggunaan plastik sekali pakai,” kata Vivien pada Jawa Pos, Senin (4/3).

Menurut Vivien, konsep soal kantong plastik yang dimiliki KLHK berbeda dengan Aprindo. Plastik berbayar lebih terkait dengan bisnis. Sementara upaya mengurangi penggunaan plastik, konsepnya adalah mengurangi beban sampah plastik sekali pakai yang dibuang ke lingkungan.

Pada 2016, KLHK pernah menginisiasi program kantong plastik berbayar.  Namun, dengan prinsip pengurangan beban sampah yang dibuang ke lingkungan tersebut, maka kegiatan kantong plastik dengan berbayar di 2016 tidak diteruskan.

Vivien menambahkan, KLHK saat ini sedang menyusun rancangan peraturan menteri LHK terkait dengan pengurangan sampah plastik dari kantong belanja plastik sekali pakai. Konsep yang dibuat adalah pembatasan penggunaan kantong plastik sekali pakai. Alternatif lainnya adalah tetap menggunakan kantong belanja namun yang mudah terurai ke lingkungan seperti yang berasal dari nabati.  

“Peraturan akan keluar tahun ini,” pungkas Vivien.

Upaya mengurangi penggunaan kantong plastik melalui kebijakan Kantong Plastik Tidak Gratis (KPTG) oleh Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia, disebut perlu untuk dikaji lebih komperhensif. Tak ada bantahan mengenai misi menjaga lingkungan. Semua pihak setuju bahwa sampah plastik harus dikendalikan. Namun dengan regulasi dan tindakan yang tepat, inisiatif untuk mengurangi sampah plastik tidak akan mengorbankan industri lain.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Industri Aromatika, Olefin, dan Plastik (Inaplas) Suhat Miyarso menyebut masalah terkait plastik berakar dari pengelolaan sampah yang belum tepat. Antisipasinya, lanjut Suhat, seharusnya adalah penggalakan pengelolaan sampah bukan pembatasan atau bahkan pelarangan penggunaan plastik. Menurut Suhat, keberadaaan industri plastik banyak melibatkan industri kecil dan menengah. Pembatasan bisa membuat roda industri di sana mandek.

Sebagai rekomendasi alternatif, pihaknya mengaku sudah menyarankan pihak pemerintah untuk mengelola sampah dengan cara Manajemen Sampah Zero (Masaro). Dengan Masaro, sampah plastik, termasuk kresek, dikumpulkan di tiap kelurahan dan kecamatan untuk diolah menjadi produk-produk yang memiliki nilai tambah. ”Limbah plastik bisa digunakan sebagai bahan bakar motor, minyak tanah dan campuran aspal,” kata Suhat.

Pembatasan penggunaan kantong plastik juga dikhawatirkan akan menganggu industri daur ulang plastik (DUP). Secara fundamental ekonomi, lanjut Suhat, rantai industri daur ulang dapat menyerap tenaga kerja yang cukup besar, yang secara tidak langsung memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

”Jika pemilahan sampah dilakukan secara tepat, maka akan memudahkan dalam melakukan proses daur ulang,” tambahnya.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai KTPG tidak efektif. Direktur Eksekutif Walhi DKI Jakarta Tubagus Ahmad mengatakan, seharusnya bisa lebih tegas dalam bentuk larangan memakai kantong plastik. Tentu, upaya tersebut harus didukung oleh pemerintah daerah setempat.

Daerah perkotaan menjadi perhatian. Sebab, kebutuhan penduduk akan plastik besar. Apalagi, harga yang ditetapkan terbilang masih terjangkau.

”Ibaratnya daripada repot mending keluar uang sedikit untuk beli kantong plastik,” ujarnya.

Selain itu, aturan tersebut seharusnya diikuti dengan penggantian kantong plastik ramah lingkungan. Namun, Ahmad menyadari untuk menerapkannya tidak mudah. Harus mengedukasi masyarakat lebih dulu.