Logo JawaPos
Author avatar - Image
Jumat, 4 Januari 2019 | 03.53 WIB

Perjuangkan RUU Pesantren, Said Aqil Curhat soal 'Diskriminasi' Santri

Ketua Umum PBNU (tengah) ketika bersilaturahim dengan Duta Besar Arab Saudi, Yahya Al-Qahtani (berjas hitam) di kawasan Jalan Kramat, Jakarta Pusat, Kamis (3/1). - Image

Ketua Umum PBNU (tengah) ketika bersilaturahim dengan Duta Besar Arab Saudi, Yahya Al-Qahtani (berjas hitam) di kawasan Jalan Kramat, Jakarta Pusat, Kamis (3/1).

JawaPos.com - Kelanjutan dari Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait Pendidikan Pesantren masih dinantikan oleh Pengurus Besar
Nahdlatul Ulama (PBNU). Pasalnya, keberadaan pesantren saat ini dinilai terpinggirkan dari sekolah formal lainnya.


Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj berencana akan membahas RUU Pesantren dalam Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi
Besar Nahdlatul Ulama (Konbes NU). Pembahasan tersebut tentu di samping isu-isu strategis lainnya.


“Masalah UU pendidikan pesantren. Selama ini pesantren yang jumlahnya 27.000, yang telah menghasilkan tokoh-tokoh besar seperti Gus
Dur, dipinggirkan. Dianggap lembaga pendidikan non mainstream. Pesantren dianggap apa itu?” ujarnya saat ditemui di kantor PBNU,
Jakarta Pusat, Kamis (3/1).


Dia berharap RUU tersebut bisa segera disahkan. Menurutnya, eksistensi pesantren sudah ada sejak sebelum kemerdekaan dan berperan
penting bagi bangsa Indonesia.


“Kalau ada undang-undang nanti Insya Allah eksistensi pesantren sebagai lembaga pendidikan dengan berangkat dari historis sejarah
sebelum kemerdekaan sampai sekarang, peran pesantren dalam mencerahkan, pendidikan, peradaban bangsa Indonesia luar biasa,” tegas dia.


Said menegaskan, banyak ulama NU adalah lulusan pesantren yang sukses. “Semuanya pesantren kita ini, dikira kampungan apa? Semua
internasional. Jelek-jeleknya saya, ayah saya di pesantren, mertua saya pesantren,” tandasnya.


Oleh karena itu, PBNU bertekad untuk memperjuangkan RUU yang sempat tertahan di meja legislatif itu. Dirinya tak ingin ada lagi
perbedaan kesejahteraan antara siswa dan santri.


“Kita perjuangkan. Mudah-mudahan di Konbes nanti bisa didengar bagaimana ada suatu yang kurang, yang jomplang. Santri itu tidak dapat
diskon ketika naik kereta atau naik bus kota. Kenapa kalau pelajar SMA dapat, santri tidak? Pesantren tidak pernah (dapat) BOS. Kenapa, dosa besar apa? Nggak dapat raskin,” papar Said.


Sebagai informasi, Munas dan Konbes NU akan digelar pada 27 Februari-1 Maret 2019 di Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo
Kujangsari, Langensari, Kota Banjar, Jawa Barat. Diperkirakan, lebih dari 50.000 orang akan berkumpul dalam acara yang akan dibuka
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan ditutup Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) itu.

Editor: Imam Solehudin
Tags
Artikel Terkait
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore