Kemendagri Keluarkan Aturan Jilbab PNS, Harus Masuk Kerah Baju

JawaPos.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mewajibkan pegawainya yang mengenakan jilbab untuk dimasukkan ke dalam kerah baju. Warna jilbab yang digunakan juga harus sesuai dengan warna pakaian dinas.

Peraturan tersebut tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo Nomor 325/10770/SJ Tahun 2018. Yakni tentang Penggunaan Pakaian Dinas dan Kerapian Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

"Mewajibkan PNS perempuan agar menata rambut dengan rapi dan tidak dicat warna-warni. PNS perempuan yang mengenakan jilbab juga diatur perihal penggunaannya," kata Mendagri Tjahjo Kumolo dalam keterangannya, Jumat (14/12).

Menurutnya, untuk yang menggunakan jilbab dapat dimasukkan ke dalam kerah pakaian. Warna juga harus selaras dengan pakaian dinas. "Tidak bermotif atau polos," jelasnya.

Selain itu, untuk PNS pria, rambut tidak boleh gondrong dan tidak diperkenankan untuk mewarnai rambut. PNS pria juga harus menjaga kerapian kumis, jambang, dan jenggot.

"Penggunaan celana panjang sampai dengan mata kaki," ucapnya.

Tjahjo juga menginstruksikan Inspektur Jenderal Kemendagri dan Penyidik PNS Kemendagri untuk melakukan pengawasan. Sosialisasi masif juga harus dilaksanakan terhadap seluruh PNS dan pegawai tidak tetap.

"Memberikan sanksi kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Kerjanya yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu (soal kerapian PNS pria dan wanita)," jelasnya.