Politikus Golkar: Ormas Islam Lebih Berhak Merilis Daftar Mubalig

JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily meminta, Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin mencabut daftar 200 mubalig yang belum lama ini dikeluarkan. Pasalnya, menurut Ace, membuat rekomendasi mubalig bukanlah ranah Kementerian Agama (Kemenang).

Menurut Ace, organisasi-organisasi kemasyarakatan (ormas) besar Islamlah yang lebih berhak mengeluarkanya.

"Itu kan sebetulnya domain MUI, domain NU dan Muhammadiyah," ujar Ace di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (22/5).

Ketua DPP Partai Golkar ini menambahkan, Kemenag perlu mengurusi yang dianggap lebih penting. Ketimbang segala sesuatu yang bukan menjadi ranahnya.

"Nah, saya melihat bahwa ketika merilis itu artinya bahwa ia telah mencampuri yang bukan domain ‎Kemenag," katanya.

Ace menyarankan politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu segera mencabut rekomendasi tersebut. Karena hal itu jelas menjadi polemik di masyarakat. Terlebih belum ada penjelasan apa kriteria mubalig yang direkomendasikan pemerintah.

"Harus ada penjelasan yang tegas dan jelas indikatornya apa, kriteria parameternya apa sehingga muncul 200 nama itu," pungkasnya.

Sebelumnya Menag Lukman menilai, rekomendasi yang dikeluarkannya merupakan sebuah upaya untuk memudahkan masyarakat mencari penceramah yang dibutuhkan.

"Selama ini, Kemenag sering dimintai rekomendasi mubalig oleh masyarakat. Belakangan, permintaan itu semakin meningkat, sehingga kami merasa perlu untuk merilis daftar nama mubalig," tegas Lukman Jumat (18/5).

Lukman menilai, pihaknya tidak sembarang mengeluarkan rekomendasi nama-nama tersebut. Ia mengklaim para mubalig yang dirilis telah memenuhi tiga kriteria.

Kriteria tersebut, yaitu mempunyai kompetensi keilmuan agama yang mumpuni, reputasi yang baik, dan berkomitmen kebangsaan yang tinggi.

Oleh karena itu, Lukman berharap rilis daftar nama muballigh bisa memudahkan masyarakat dalam mengakses para penceramah yang mereka butuhkan. "Langkah ini akan memperkuat upaya peningkatan kualitas kehidupan beragama sesuai misi Kemenag," tukasnya.