Curhat Menaker Usai TKI Misrin Dieksekusi Mati

JawaPos.com - Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri mengklaim bahwa pemerintah sudah lama melakukan upaya optimal agar Muhammad Zaini Misrin, TKI asal Madura tidak dieksekusi mati. Bahkan upaya itu dilakukan sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Langkah-langkah diplomatik dilakukan sejak zaman Pak SBY. Pak SBY sudah bersurat. Presiden Jokowi juga bersurat. Bahkan Pak Jokowi bertemu Raja Saudi mengajukan permohonan bisa diampuni," ungkapnya di hadapan Anggota Komisi IX DPR saat rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/3).

Pemerintah, katanya, juga sudah berupaya meminta maaf kepada keluarga korban atau ahli waris agar Zaini dapat pengampunan.

Namun sayangnya, hingga eksekusi, pemberian maaf itu tidak diberikan.

"Tapi keluarganya tidak memberi maaf. Hukum di sana kuncinya di ahli waris. Poinnya terkait kasus ini pemerintah sudah lakukan upaya amat maksimal," sebut Hanif.

Di satu sisi, dia juga menyayangkan tidak adanya pemberitahuan resmi dari otoritas Kerajaan Saudi terhadap Kedutaan Besar RI di sana soal pelaksanaan eksekusi itu. Terlebih, sebelum pelaksanaan tersebut, pihaknya tengah melakukan pengujian kembali atas vonis pengadilan.

"Itu kenapa kita benar-benar menyesalkan pelaksanan eksekusi itu dan sangat berduka kepada keluarga korban," tutur Hanif.

Dia juga berkilah, sistem peradilan di Arab Saudi juga tertutup tidak seperti di Indonesia yang bisa diliput media.

Kendati demikian, dengan adanya kasus ini akan jadi pelajaran bagi Kemenaker dan juga kementerian atau lembaga terkait untuk memaksimalkan perlindungan terhadap TKI dan WNI yang ada di luar negeri.

"Ke depan kita akan perkuat negosiasi bilateral dalam rangka meningkatkan kualitas perlindungan yang ada. Termasuk skema-skema penyelesaian masalah semua kasus yang ada," janji Hanif.

Perbaikan tata kelola dalam negeri juga terus digalakkan dengan mengoptimalkan peran pemerintah daerah agar proaea imigrasi berlangsung tepat dan aman. Kualitas sumber daya manusianya juga menjadi catatan.

"Mereka harus lebih siap bekerja. Baik secara mental, bahasa juga harus siap. Skill juga harus siap karena kita percaya kalau siap secara mental, skill akan mengurangi risiko yang bisa timbul," pungkas Hanif.