Pasca KLB Gizi Buruk Asmat, Pemerintah Lucurkan Program TMMD

JawaPos.com - Pasca dicabutnya status kejadian luar biasa (KLB) campak dan gizi buruk di Asmat, Papua, pemerintah menata kembali masyarakat setempat dengan memasukkan para prajurit TNI dalam program Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD).

"Programnya adalah penataan dan perbaikan lingkungan" ujar Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko di Jakarta, Minggu (25/2).

Moeldoko menjelaskan, program TMMD nantinya tidak hanya terdiri dari TNI saja. Tapi juga melibatkan elemen kementerian terkait, seperti Kemenkes, Kemensos, Kemen PUPR dan lain sebagainya.

Mantan Panglima TNI itu menerangkan, salah satu fokus dari TMMD itu untuk penataan wilayah dan memberikan edukasi kepada warga setempat. Masyarakat diajarkan menanam sayur-sayuran di pekarangan rumah dan menjaga kesehatan.

Program itu dijalankan, karena ketika Moeldoko berkunjung bersama sejumlah menteri ke sejumlah rumah sakit di Asmat pekan lalu, seorang ibu mengeluhkan kurangnya sayuran bergizi di daerah tersebut.

"Edukasi nanti akan diberikan, tidak perlu lahan yang luas. Warga nanti diajarkan untuk bercocok tanam dengan cara-cara yang sederhana," ujar Moeldoko.

Sebelumnya Moeldoko melakukan kunjungan kerja ke Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Papua bersama menteri Kabinet Kerja yang dipimpin Menteri Koordinator (Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani.

Turut hadir juga Mensos Idrus Marham, Menkes Nila F Moeloek, dan Mendikbud Muhajir Effendi. Saat di Agats, Asmat, rombongan pemerintah mengecek lima titik, yaitu pompa air bersih, pusat belajar-mengajar untuk pendidikan anak usia dini, Gelanggang Olah Raga, Rumah Sakit Umum Daerah Agats, serta Wiyata Mandala.

"Sarana dan prasarana yang saat ini sudah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat antara lain adalah sarana penyediaan air bersih, dan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah baru yang lebih besar," ujar Moeldoko.

Status KLB Campak dan Gizi Buruk di Asmat yang ditetapkan Pemerintah sejak pertengahan Januari hingga pertengahan Februari 2018 akan dilanjutkan dalam bentuk satuan tugas berjangka menengah dan panjang. Jangka menengah akan berakhir pada 31 Desember 2018, sedangkan jangka panjang akan sampai tahun 2024.

Bupati Asmat Elisa Kambu mengaku sangat terima kasih sekali atas dukungan pemerintah dan masyarakat dari berbagai penjuru tanah air dalam membantu masyarakat Asmat menghadapi kasus gizi buruk dan campak di wilayahnya.

"Semoga bantuan dan dukungan kepada masyarakat menjadi berkat bagi masyarakat Asmat, dan semua pihak yang telah mengulurkan tangannya untuk masyarakat juga mendapatkan berkat,” ujarnya.