KSPI Minta Pemerintah Serius Sejahterakan Buruh

JawaPos.com - Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) M RusdI kembali meminta pemerintah untuk memerhatikan kesejahteraan buruh secara serius. Sebab, formula pengupahan yang ditetapkan Presiden Jokowi tidak sesuai harapan para buruh.

"Sejak Darmin Nasution jadi Menko Perekonomian, belum pernah sama sekali ketemu dengan buruh. Malah yang sering ketemu itu Pak Luhut Pandjaitan (Menkopolhukam), tetapi tetap saja kami sayangkan statemen Luhut yang bilang akan libas orang-orang yang mengganggu investasi. Yang kami tuntut itu keadilan, upah yang layak," ujar Rusdi dalam jumpa pers di Kantor LBH Jakarta, Kamis (29/10).

Menurutnya, KSPI tidak menuntut upah yang tinggi. Namun setara saja dengan negara-negara tetangga yang tingkat perekonomiannya hampir sama seperti Thailand, Filipina dan China. "Upah layak tersebut berhak didapatkan para buruh, mengingat industri-industri yang ada di Indonesia rata-rata industri bermerek semua," kata Rusdi.

Meski demikian, ‎sejumlah industri tidak dapat memberikan upah yang layak bagi para pekerjanya karena lebih dulu dimainkan para broker-broker. Akibatnya justru para pekerja yang dirugikan.

"Industri yang ada di sini kan bukan industri nasional, tetapi banyak industri asing yang ingin menguasai. Sekarang buruh murah. Pemerintah juga enggak dapat apa-apa dari industri yang ada itu," katanya.

KSPI menyesalkan berbagai kebijakan pemerintah yang masih belum pro buruh. Baginya pekerja di Indonesia sudah benar-benar berada pada titik nadir. "Ini ironis. Negara kaya, tapi enggak ada kepastian baik 5 atau 10 tahun ke depan soal upah kita," tandas Rusdi

Lebih lanjut, Rusdi mengungkapkan, aksi puncak pada 30 Oktober tak dihiraukan pemerintah, maka para buruh akan melakukan aksi nasional. "Ya kalau belum juga, kami akan akan long march jalan kaki Jakarta, Bandung, konvoi motor di NTB, Bali dan Jawa," imbuhnya.‎ (hyt/JPG)