Pemerintah Didesak Berlakukan Sertifikasi untuk Biro Travel

JawaPos.com - Pengamat haji dan umrah, Ade Marfuddin menyampaikan terjadinya penipuan yang menimpa masyarakat, lantaran menjamurnya jumlah travel di Indonesia.

"Jumlahnya di atas 1.000 travel loh, mereka tahu ini usaha bisa berpeluang menghimpun dana dari masyarakat. Makanya travel berdiri, diberikan izin oleh pemerintah, kelengkapan juga mereka penuhi," terang Ade kepada JawaPos.com, Senin (5/2).

Dikarenakan travel baru semakin banyak, ada semacam persaingan harga. Maka, dimunculkanlah harga promosi yang harganya di bawah standar, inilah yang berpeluang memikat masyarakat untuk mendaftar.

"Nah, hal ini tidak sebanding antara jumlah travel umrah yang dikeluarkan izinnya dengan proses pembinaan oleh pemerintah. Pengawasannya rendah, banyaknya travel tidak diawasi dengan ketat," tegasnya.

"Jadinya apa? Travel bermain semaunya, karena tidak ada peraturan batas minimum maksimum harga. Akibatnya jamaah jadi korban. Pengawasannya itu harus terus menerus," tambahnya.

Ade menjelaskan Kemenag seharusnya memperbaiki sistem pengawasan lewat sertifikasi dan akreditasi.

"Begitu awal mengajukan izin bisa saja gedung bagus, AC ada, fasilitasnya, pekerja layak, ya hari itu. Begitu izin dipegang, dia pindah ke tempat yang beda dari pertama. Hal seperti ini yang seharusnya diawasi benar," jelasnya.

Pentingnya akreditas, jelas Ade, untuk menjaga tingkat penyelenggaraan umroh yang amanah dan profesional.

Lalu mewujudkan grade travel, agar grade meningkat dari C ke B bisa dengan memperbaiki hal yang kurang.

"Dengan akreditasi, travel jadi diberikan peluang untuk membangkitkan nilai kepercayaan di masyarakat, ada kepastian untuk berangkat," pungkasnya.