Sidak di Semarang, Yuddy: Buat Pelajaran, tak Perlu Semua Pejabat Dampingi Wali Kota

JawaPos.com JAKARTA - Hampir seluruh instansi meminta tambahan alokasi pegawai negeri sipil (CPNS) baru.

Alasannya, kebutuhan PNS jauh lebih besar daripada aparatur sipil yang tersedia. Namun, dari kajian pemerintah pusat, ternyata masih ada instansi yang belum memaksimalkan dayaguna aparatur PNS yang sudah tersedia.

"Saya temukan di lingkungan Pemkot Semarang, misalnya. Masih ada PNS yang belum didayagunakan, begitu kok minta alokasi PNS baru," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Birokrasi dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Crisnandi, Rabu (7/10).

Yuddy kemarin pagi (7/10) masih berada di Semarang. Sebelum terbang ke Jakarta, dia menyempatkan inspeksi ke kantor Pemkot Semarang sekitar pukul 09.00.

Sayangnya, sesampai di kantor wali kota, Yuddy mendapatkan kabar tidak menggemberikan. Semua pejabat teras, mulai wali kota, sekda, inspektorat, hingga kepala dinas tidak berada di kantor.

Saat ditanyakan ke pegawai, mereka menyebut wali kota sedang ada kegiatan di luar kantor. Sementara pejabat yang lainnya mengekor mendampingi wali kota.

"Buat pelajaran instansi lainnya, tidak perlu semua pejabat tinggi di pemda ikut acara wali kota, apalagi hanya seremonial. Nanti bisa mengganggu pelayanan publik," jelas dia.

Yuddy juga menanyakan langsung beban kerja ke beberapa pegawai di sejumlah unit kerja. Namun Yuddy menceritakan banyak yang kebingungan menjelaskannya. Dengan kondisi ini, Yuddy menjadi ragu apakah benar Pemkot Semarang membutuhkan PNS baru. "Sebaiknya PNS yang ada diberdayagunakan dulu," tuturnya.

Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistyo mengatakan, bisa jadi jumlah PNS administrasi di suatu instansi berlebih atau cukup. Namun pada unit pelayanan dasar seperti sekolahan ternyata kekurangan guru PNS.

"Menurut saya jumlah guru PNS, khususnya di SD masih kekurangan. Pemerintah wajib mencukupinya," kata anggota DPD dari provinsi Jawa Tengah itu. (wan/agm)