Kewajiban TKI Wajib Punya 25 Juta Dibatalkan, DPR: Jangan Asal Buat Kebijakan!

JawaPos.com - Anggota Komisi IX DPR Robert Rouw mengingatkan pemerintah agar tidak asal membuat kebijakan. Itu menyikapi langkah Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang batal memberlakukan syarat memiliki deposito sebesar Rp 25 juta bagi tenaga kerja Indonesia (TKI) yang ingin membuat paspor.

Adapun kebijakan tersebut dicabut usai menuai banyak kritikan dari masyarakat. "Harus ada koordinasi yang baik sebelum ada keputusan kebijakan itu dibuat. Jangan asal buat saja," imbaunya saat dihubungi, Senin (20/3).

Robert tak habis pikir mengapa Ditjen Imigrasi mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan TKI memiliki deposito sebesar Rp 25 juta sebelum berangkat kerja ke luar negeri. Sebab jelas, para TKI pergi untuk bekerja mencari uang guna memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga.

"Kalau dia ada duit, ngapain sih dia pergi ke luar negeri," ketus politikus Partai Gerindra itu.

Karenanya, dia menilai kebijakan tersebut sangat keliru. "Kalau pemerintah yang tanggung itu modal, ya pantas lah, jaminan untuk keluarga yang ditinggalkan," sebut Robert.

Untuk itu, menurutnya sudah tepat kebijakan yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor IMI-0277.GR.02.06 Tahun 2017 tentang Pencegahan Tenaga Kerja Indonesia Nonprosedural itu sangat layak untuk dicabut. "Ya memang harusnya dicabut itu, nggak benar itu. Kalau tidak dicabut, komisi IX akan minta pertanggungjawaban," pungkas  Robert. (dna/JPG)