Ombudsman Temukan Maladministrasi Pekerja Migran

JawaPos.com - Ombudsman melakukan kajian terkait indikasi malaadministrasi pada proses pra penempatan pekerja migran. Beberapa wilayah ditemukan menjadi lahan malaadministrasi dan Ombudsman melakukan investigasi langsung ke tempat-tempat tersebut.

"Kemaren di beberapa wilayah contoh di NTB kita tahu itu wilayah center dan korbannya paling banyak NTT itu juga wilayah yang paling banyak, Jabar, paling tinggi, Pontianak, Batam, kemudian Kepulauan Riau," tutur Anggota Ombudsman, Ninik Rahayu, Selasa (19/12).

Ninik menyampaikan bahwa tim Ombudsman melakukan komunikasi langsung ke berbagai pemerintah setempat dan mantan pekerja yang gagal maupun berhasil. Ombudsman juga menemukan banyaknya pemalsuan dokumen, bobroknya administrasi proses rekrutmen dan pelatihan dan penampungan.

"Komunitas itu yang kami lakukan pendalaman. Contoh Pendidikan Akhir Pemberangkatan (PAP) itu ratusan jumlahnya harusnya tidak demikian, menurut UU, PAP itu 1 kelas (diikuti) 40. (Yang ditemukan) Itu bisa 500 (orang) jadi satu dalam sehari," ujar Ninik di Kantor Ombudsman, Jakarta.

Pemerintah lewat Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menyambut baik kajian ini. Diharapkan ke depannya pemerintah dapat menindaklanjuti temuan dari Ombudsman.

"Kami menyambut baik hasil apa yang menjadi hasil penelitian atau apapun bentuknya dari ombudsman yang intinya adalah kita semua bersinergi untuk memberikan pelayanan dan perlindungan buat rakyat di negara Indonesia termasuk pekerja migran," ujar Kasubdit kawasan II Kementerian Luar Negeri, Arief Hidayat.

Kajian ini dilakukan Ombudsman dalam periode Juni-September 2017. Dengan data dari wilayah pengirim dan juga wilayah transit pekerja imigran yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, NTB, NTT, Kepulauan Riau dan DKI Jakarta.