Cerita Mudik Lebaran 2023: Nekat Pulang Kampung Naik Pikap, Bayar Patungan 13 Orang

JawaPos.com – Kondisi jalan tol trans-Jawa dari arah Jakarta mulai ramai. Beberapa pemudik memilih pulang kampung jauh-jauh hari dari Hari Raya Idul Fitri.

Meski jalan tol relatif masih lancar, kepadatan sudah terlihat di rest area Palikanci Km 207A dan Kanci–Pejagan Km 228A kemarin (16/4).

Memasuki pukul 12.00, rest area Palikanci Km 207A cukup padat. Cukup susah untuk mencari parkir di rest area yang muat untuk 700 kendaraan kecil dan 80 kendaraan besar ini. Tim Mudik Jawa Pos harus dua kali memutar rest area untuk mencari parkir.

Musala juga tampak penuh. Begitu juga kursi-kursi di tempat makan. Malah banyak juga pemudik yang menggelar tikar atau langsung duduk di rumput taman. Sebagian menikmati makan siang, sebagiannya lagi memanfaatkan untuk rebahan.

Salah satu rombongan pemudik tersebut adalah Karni, Rukinah, Darmin, dan Karsi. Mereka adalah penjual di Pasar Bata Putih, Jakarta Selatan. Tujuan mereka adalah Madiun. ”Kalau berangkat mepet Lebaran, pasti macet,” kata Karsi. Mereka memilih cuti dari jualan di Pasar Bata Putih.

Rombongan ini sebenarnya mengangkut 13 orang. Mereka menggunakan mobil bak terbuka (pikap) yang atasnya diberi terpal. Lalu, apakah duduknya akan berimpitan? Ternyata, dengan formasi tiga orang di depan dan sepuluh orang di bak belakang, kaki masih bisa selonjoran. Di dalam terpal, semua penumpang tidak bisa berdiri. Sebab, ada ”bagasi” di atas mereka. ”Ini mudik pertama setelah kemarin tidak boleh mudik (karena Covid-19),” kata Rukinah.

Lalu, bagaimana dengan biaya mudik travel dadakan itu? Semua penumpang patungan. Biaya tol sekali jalan diperkirakan mencapai Rp 560 ribu. Belum biaya solar. Semua dibagi rata. Karni menyebut mudik bareng ini jauh lebih murah daripada naik kendaraan umum. ”Sekarang tiket bus sudah Rp 600 ribu,” keluhnya.

Sementara itu, para pekerja migran Indonesia (PMI) juga memanfaatkan momen Lebaran untuk mudik. Namun, beberapa keluhan datang dari para PMI yang harus berurusan dengan petugas bea cukai di bandara. Sebagian PMI mengeluh mendapat diskriminasi hingga pungutan liar. Keluhan itu juga ramai disuarakan di media sosial.

Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo mengungkapkan, pihaknya sering menerima laporan terkait dengan diskriminasi yang diterima para pekerja migran saat pulang kampung (pulkam). Meski tidak ada lagi kewajiban melewati terminal khusus pekerja migran di bandara, perlakuan petugas masih sama. ”Perlakuan oknum petugas bandara, secara spesifik petugas bea cukai, menandakan tidak ada yang berubah,” ungkapnya.

Selain itu, cara pandang diskriminatif masih tertanam kuat pada sosok pekerja migran. Mereka dianggap sebagai warga negara kelas II sehingga bisa diperlakukan berbeda. Padahal, petugas pelayanan publik seharusnya memperlakukan seluruh warga negara secara sama dan baik.

LENGANG: Tol Palimanan-Kanci belum dipadati kendaraan pemudik kemarin.

Kemudian, para pekerja migran dianggap ladang uang. Kepulangan mereka ke tanah air diidentikkan dengan membawa banyak uang untuk keluarga di rumah. Alhasil, banyak pungutan yang menyasar para migran yang baru kembali.

”Jadi, selama ini yang digembar-gemborkan kepala BP2MI bahwa pekerja migran akan mendapat perlakukan VIP itu semata hanya jargon. Karena perlakuan diskriminatif tidak berubah di lapangan,” keluhnya.

Kondisi-kondisi ini biasanya terjadi di bandara-bandara internasional yang memiliki direct flight dari negara pekerja migran bekerja. Misalnya, Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Juanda, dan Bandara Kualanamu.

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar bahkan pernah menjadi saksi perlakuan diskriminatif salah seorang pekerja yang baru kembali dari luar negeri beberapa tahun lalu. Dia ingat betul, kala itu dirinya baru kembali dari Singapura bersama temannya. Kemudian, ada salah seorang perempuan yang satu pesawat dengannya mendapat perlakuan berbeda oleh petugas di bandara.