Australia Pindahkan Kedutaan, JK: Saya Tak Bisa Tegur Prabowo

JawaPos.com - Calon Presiden (Capres) nomor urut 02, Prabowo Subianto memandang rencana Australia memindahkan kedutaannya di Israel ke Yerusalem bukan menjadi masalah bagi Indonesia. Menurutnya, kebijakan tersebut di luar kedaulatan Indonesia.

Menanggapi itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan apa yang disampaikan oleh Prabowo merupakan hal wajar. Pasalnya, kubu penantang memang biasa berseberangan dengan kubu petahana.

"Itu kan pandangan politik. Dan namanya saja oposisi, berarti dia tidak perlu ikut pemerintah kan?" ujar JK di kantor Wapres Jalan Medan Merdeka Utara Jakarta Pusat, Jumat (23/11).

Selain itu, JK mengaku tidak bisa menegur Prabowo atas pernyataannya tersebut. Mengingat mantan Danjen Kopassus itu bukan dari partai pengusung pemerintah.

"Kecuali kalau dia Partai Golkar ya bisa ditegur. Kalau namanya oposisi, ya pendapat-pendapat politiknya tidak bisa kami ditegur," sambungnya.

MK menyerahkan penilaian kepada masyarakat terkait sikap partai-partai politik atas wacana pemintaan kedutaan Australia ke Yerusalem. "Partai A begini sikapnya. Partai B begini. Masyarakat menilai, bukan pemerintah," pungkasnya.

Sebelumnya, bukan hanya soal kebijakan ekonomi, kedua paslon yang bertarung di pilpres 2019 juga memiliki perbedaan pandangan soal isu luar negeri. Misalnya, soal wacana pemerintah Australia yang ingin memindahkan kedutaan di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Pada Rabu (21/11), tepatnya pada forum Indonesia Economic Forum di Jakarta Pusat, Prabowo bilang, keputusan Australia memindahkan kedutaannya di Israel ke Yerusalem bukanlah masalah bagi bangsa Indonesia.

"Saya tidak melihat (pemindahan kedutaan Australia) menjadi masalah untuk Indonesia," kata Prabowo.

Berbeda dari Prabowo, calon presiden nomor urut 01 Jokowi justru mengambil risiko dengan tegas menolak keputusan Australia. Hal itu diungkapkan oleh Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan saat ditemui awak media pada (16/10) lalu.

"Kita memang enggak pernah setuju mengenai itu. Presiden juga menyatakan enggak setuju mengenai itu," ujar Luhut.