BKN Isyaratkan Ada Ribuan PNS Bodong

JawaPos.com - Sekarang seluruh PNS di tanah air sedang menyelesaikan Pendaftaran Ulang Pegawai Negeri Sipil (PUPNS). 

Guna mengetahui jumlah riil aparatur sipil negara di tanah air dan menghitung kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan. Berdasarkan data sementara, menurut Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI ada indikasi ribuan PNS bodong.

Dimana untuk wilayah Kantor Regional XII Sumatera yang terdiri dari Provinsi Sumbar, Riau dan Kepulauan Riau. Terdapat dua persen dari total PNS di tiga Provinsi tersebut yang sama sekali belum Login atau mendaftar. 

Melihat waktu pendaftaran yang sebenarnya sudah tuntas, memang perlu dituntut keseriusan dan kepedulian pegawai dalam pengisian.

Demikian disampaikan Kepala BKN RI Bima Haryawibisana kepada Riau Pos (Jawa Pos Grup) awal pekan kemarin dalam lawatan ke Kanreg XII Sumatra di Pekanbaru. Dikatakannya hingga kini baru 98 persen PNS yang login PUPNS. Kemudian 70 persen diantaranya yang sudah mendaftar.

"Total Riau, Kepri dan Sumbar ada 236.758 PNS. Dimana sudah Login sekitar 232.700an, ada empat ribuan yang belum login hingga kini. Yang belum login ini masih ditelusuri, apakah fiktif, apakah sudah meninggal, melalui PUPNS ini diharapkan bisa diketahui jumlah riil," terangnya.

Jumlah empat ribuan dimaksud, lanjutnya diharapkan dapat segera mendaftar. Hanya saja berapa persen khusus Provinsi Riau, dikatakan Bima dirinya belum mengetahui detail. Indikasi bodong dimaksudnya, seperti misalnya ternyata ada yang sudah berhenti atau diberhentikan, namun NIP nya masih eksis. Demikian pula yang pindah atau meninggal.

Pengisian PUPNS 2015 yang sudah melakukan hingga 84 persen, atau ada 32 ribuan yang belum mengisi. Nantinya kalau sudah mendaftar semua, maka BKN akan melakukan verifikasi satu persatu-satu. Karenanya dengan batas waktu tersisa, Bima berharap dapat segera dilakukan pengisian oleh seluruh PNS termasuk di Provinsi Riau.

"Kita berharap 30 Desember ini bsisa selesai. Kalau ada yang belum bisa melakukan pengisian hingga jadwal tersebut, maka dengan pengajuan dan menyampaikan permasalahannya, akan dilanjutkan selama bisa diterima panitia," tambahnya. (egp/ndi/jpg)