Puncak Haji 2025 Diwarnai Risiko Tinggi, DPR Ingatkan Kesiapan Petugas dan Sistem Multi Syarikah

JawaPos.com - Fase puncak ibadah haji 1446 H/2025 M di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) menjadi tantangan terbesar dalam penyelenggaraan haji tahun ini. Selain risiko kesehatan yang meningkat akibat cuaca ekstrem dan dominasi jemaah lansia, penerapan sistem baru multi syarikah oleh otoritas Arab Saudi dinilai menuntut koordinasi lapangan yang jauh lebih kompleks.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyerukan peningkatan kewaspadaan seluruh petugas haji Indonesia. Ia mengingatkan bahwa fase Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) bukan hanya puncak spiritual haji, tetapi juga fase paling rawan secara fisik. Terutama bagi jamaah lanjut usia dan berisiko tinggi. “Cuaca ekstrem dan kepadatan tinggi membutuhkan kesiapan total," ujar Puan.

Puan juga menyoroti sistem baru multi syarikah yang diterapkan pemerintah Arab Saudi tahun ini. Akibatnya, pengorganisasian jamaah selama di Armuzna tidak lagi berbasis kloter, melainkan dalam kafilah yang diatur syarikah bekerja sama dengan PPIH.

Dia menyebut sistem ini menuntut fleksibilitas dan koordinasi lapangan yang jauh lebih dinamis. "Perubahan sistem ini harus dipahami betul oleh seluruh petugas. Jangan sampai data jemaah tidak sinkron atau ada yang tersasar karena miskomunikasi," tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.

Menurut Puan, adaptasi terhadap sistem ini harus disertai edukasi kepada jamaah agar tidak menimbulkan kebingungan. Dia juga menekankan agar data jemaah, terutama mereka yang akan mengikuti murur atau bermalam sebentar di Muzdalifah dapat diserahkan secara akurat ke pihak syarikah.

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto, menyebut tenaga kesehatan Indonesia tidak diperbolehkan membuka pos layanan tetap di maktab atau hotel. "Tenaga medis kita hanya bisa lakukan pemeriksaan awal. Setelah itu harus dirujuk ke rumah sakit Saudi, dan itu tidak mudah karena sistem rujukannya berbeda," ungkap Edy di Mekkah.

Dia juga mengungkapkan bahwa Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) di Mekkah belum mendapatkan izin resmi, karena menggunakan bangunan hotel yang tak memenuhi standar fasilitas medis menurut aturan setempat. Akibatnya, jamaah pasca rawat inap langsung dikembalikan ke hotel, meski belum sepenuhnya pulih.

Edy mendorong agar ke depan Indonesia membangun rumah sakit sendiri di Mekkah. "Dengan jumlah jamaah sebesar ini, kita butuh fasilitas medis milik sendiri. Ini soal keselamatan warga negara," ujarnya yang kini jadi Tim Pengawas Haji itu.

Selain itu, Edy mencatat pengurangan tenaga medis di kloter, ketidaksesuaian pemondokan, hingga pemisahan petugas dari jemaah yang seharusnya mereka dampingi. Hal ini diperparah oleh sistem delapan syarikah yang menentukan hotel berdasarkan waktu pendaftaran.