Standar Baru IAI Perkuat Posisi Indonesia di Panggung Keberlanjutan Global

JawaPos.com – Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menegaskan komitmen kolaboratif untuk mewujudkan pelaporan yang transparan, kredibel, dan selaras dengan praktik global. Langkah ini ditandai dengan peluncuran Standar Pengungkapan Keberlanjutan (SPK) di Indonesia.

Ketua Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan, Derivatif dan Bursa Karbon dan Anggota Dewan Komisioner OJK, Inarno Djajadi, mengungkapkan, pelaporan keberlanjutan merupakan bagian penting dari keuangan keberlanjutan.

Menurutnya, pengesahan SPK oleh IAI dilakukan dalam rangka membangun ekosistem pelaporan yang transparan, akuntabel dan selaras dengan kerangka pelaporan internasional.

Transparansi informasi yang disusun berdasarkan standar global dapat memberikan kerangka baku pelaporan sehingga informasi yang disampaikan perusahaan khususnya emiten di pasar modal, dapat diperbandingkan antara satu dan lainnya, bahkan dapat dibandingkan antar lintas yurisdiksi.

SPK, yang terdiri dari PSPK 1 dan PSPK 2, telah disahkan oleh Dewan Standar Keberlanjutan Ikatan Akuntan Indonesia (DSK IAI) pada 1 Juli 2025 dan akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2027. Standar ini mengadopsi IFRS Sustainability Disclosure Standards (IFRS S1 dan IFRS S2) yang diterbitkan oleh International Sustainability Standards Board (ISSB), menjadikan Indonesia bagian dari 33 yurisdiksi yang telah mengimplementasikan kerangka pelaporan keberlanjutan global.

Menurut Inarno, standar keberlanjutan yang baik dapat memperluas cakupan transparansi terkait risiko, peluang, dan strategi keberlanjutan. Dengan demikian, perusahaan dapat menempuh langkah proaktif menghadapi ketidakpastian masa mendatang, khususnya terkait risiko perubahan iklim, dan tantangan keberlanjutan yang lebih besar. Dari sisi investor dan stakeholders, pengungkapan keberlanjutan dapat menjadi nilai tambah bagi pengambilan keputusan investasi.

“OJK senantiasa mendukung penerbitan standar keberlanjutan, dan sejak tahun 2017 OJK telah mewajibkan pelaporan keberlanjutan secara bertahap bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik di Indonesia,” ungkap Inarno di dalam sambutannya.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti menyampaikan bahwa peluncuran ini menjadi momentum penting dalam membangun ekosistem keberlanjutan yang kredibel. Perubahan iklim sudah menjadi ancaman nyata bagi sektor riil dan keuangan, sehingga dapat memicu peningkatan risiko kredit, penurunan nilai aset, hingga mempengaruhi stabilitas ekonomi dan keuangan.

Momentum ini juga diisi dengan seminar dengan tema SPK dan Tantangan Penerapan dalam Transformasi Keuangan Berkelanjutan. Kegiatan ini dihadiri oleh lebih dari 700 peserta secara daring dan luring, mewakili berbagai pemangku kepentingan strategis dalam ekosistem keberlanjutan di Indonesia.

Ketua Dewan Pengurus Nasional IAI, Ardan Adiperdana mengatakan "SPK akan mempercepat akses pembiayaan hijau, mempermudah proses global due diligence, dan memposisikan perusahaan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok global yang berkelanjutan. SPK bukan hanya tentang kepatuhan, tetapi strategi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah krisis iklim dan transformasi global,” katanya.

Inisiatif pengungkapan keberlanjutan ini telah dimulai sejak IAI membentuk Task Force Comprehensive Corporate Reporting (TF CCR) pada 15 Desember 2020. Seiring disahkannya Undang-Undang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (P2SK) dan terbentuknya Komite Keuangan Berkelanjutan, inisiatif IAI diharapkan menjadi masukan penting bagi kerangka kebijakan Indonesia di era sustainability.