Ekonom Nilai Bagus ULN Turun, tapi Soroti APBN Tak Tepat Sasaran, Sejumlah Program Underspending

Chief Economist Permata Bank Josua Pardede. (Agas Putra Hartanto/JawaPos.com)

JawaPos.com - Jatuh tempo surat berharga negara (SBN) yang diterbitkan pada 2020 menjadi salah satu faktor yang memengaruhi perlambatan pertumbuhan utang luar negeri (ULN) pemerintah. Posisi ULN pemerintah pada Mei 2025 senilai USD 289,9 miliar. Menurun dibandingkan April 2025 sebesar USD 291,8 miliar.

Chief Economist Bank Permata Josua Pardede mengatakan, penurunan ini mencerminkan pembayaran pinjaman dan SBN yang jatuh tempo. Pelunasan SBN jatuh tempo secara langsung mengurangi stok ULN pemerintah. Sehingga berdampak pada perlambatan pertumbuhan ULN secara keseluruhan.

Dia melihat, pengelolaan utang pemerintah Indonesia saat ini relatif baik dan prudent. Hingga semester I 2025, realisasi pembiayaan utang neto pemerintah mencapai 40,7 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Dengan defisit sebesar 0,84 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Pembiayaan utang pemerintah juga dilaksanakan secara fleksibel, oportunistik, dan terukur. Termasuk dari sisi timing, ukuran, instrumen, serta mata uang yang dipilih.

"Yield (imbal hasil) SBN menurun, dengan spread terhadap US Treasury relatif rendah dibanding negara peers, menunjukkan sentimen investor yang baik terhadap pengelolaan utang pemerintah Indonesia saat ini," kata Josua kepada Jawa Pos, Senin (14/7).

Cadangan devisa (cadev) juga tercatat tinggi. Yakni, mencapai USD 152,6 miliar per Juni 2025. Sehingga memberikan tambahan kapasitas bagi pemerintah untuk mengelola pembayaran utang luar negeri dengan stabil.

Terkait ketahanan APBN, Josua memandang pemerintah masih cukup baik dalam menjaga ketahanan fiskal. Meskipun realisasi pendapatan negara hingga semester I 2025 masih mengalami tekanan akibat perlambatan global. Yakni turun sekitar 9 persen Year-on-Year (YoY). Meski, APBN masih mampu menjaga surplus keseimbangan primer sebesar Rp 52,8 triliun pada semester I 2025.

Outlook defisit anggaran untuk tahun penuh 2025 juga diperkirakan masih terjaga di level 2,78 persen terhadap PDB. Masih di bawah ambang batas maksimal yang diatur undang-undang. Sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah mampu mempertahankan disiplin fiskal secara baik.

Namun, Josua memberikan beberapa catatan kritis terkait penggunaan APBN. Dia melihat adanya risiko underspending, terutama pada program prioritas seperti makan bergizi gratis (MBG). Realisasi MBG pada semester I hanya mencapai Rp 5 triliun atau sekitar 7,1 persen dari target APBN sebesar Rp 71 triliun.

Situasi ini menunjukkan adanya kendala implementasi yang signifikan di lapangan. Terutama terkait pencairan anggaran yang lambat dan proses birokrasi yang kompleks.

"Di sisi lain, terlihat bahwa pemerintah juga telah menurunkan alokasi maksimum anggaran MBG dari Rp 171 triliun menjadi Rp 116 triliun, menunjukkan adanya ketidaksiapan eksekusi anggaran secara optimal," ujar alumnus University of Amsterdam itu.

Selain itu, terdapat kecenderungan yang menunjukkan adanya permasalahan dalam ketepatan sasaran dan eksekusi program daripada pemborosan anggaran. Sebagai contoh, proses budget unlocking sebesar Rp 135 triliun untuk kementerian dan lembaga telah dilakukan. Namun realisasi belanja hingga Juni 2025 baru sekitar 40 persen dari target.

"Ini memperlihatkan tantangan besar dalam implementasi," imbuhnya.

Menurut Josua, efisiensi belanja dan pengalihan anggaran ke program-program prioritas masih memerlukan peningkatan pengawasan dan evaluasi. Seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan subsidi lainnya. Agar anggaran yang sudah dialokasikan dapat terserap secara optimal.