Pengamat Nilai Sri Mulyani Terkesan Tutupi Fakta Penting Saat Minta Tak Dramatisir Penurunan Penerimaan Pajak Awal Tahun 2025

JawaPos.com - Pengamat Ekonomi dari Universitas Andalas, Syafruddin Karimi menilai Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkesan menutupi fakta penting yang bisa berpengaruh terhadap kebijakan ekonomi, saat meminta awak media untuk tidak mendramatisir penurunan penerimaan pajak di awal tahun 2025.

Syafruddin menilai, Pemerintah seharusnya menyampaikan kondisi fiskal secara transparan dan real-time agar masyarakat dan pelaku ekonomi memahami realitas ekonomi yang terjadi.

"Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang meminta masyarakat tidak mendramatisir penurunan penerimaan pajak hingga Februari 2025 justru mengesankan adanya upaya menutupi fakta penting yang bisa berpengaruh terhadap kebijakan ekonomi," kata Syafruddin dalam keterangan tertulis, Jumat (14/3).

Lebih lanjut, dia juga membeberkan bahwa seharusnya Pemerintah mengakui tantangan yang dihadapi alih-alih menyepelekan dampaknya. Terlebih ketika penerimaan pajak turun drastis sebesar 30,1 persen dibandingkan tahun lalu.

Sementara itu, Pemerintah beralasan bahwa penerimaan pajak cenderung lebih rendah pada awal tahun, tetapi penurunan yang terjadi kali ini jauh lebih dalam dari tren sebelumnya.

"Jika ini sekadar pola musiman, mengapa APBN sudah mengalami defisit sejak Februari, lebih awal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya?," beber Syafruddin.

Lebih lanjut, dia juga menilai dengan pemerintah hanya menyalahkan faktor teknis dan harga komoditas, itu adalah analisis yang terlalu dangkal. Menurutnya, penurunan penerimaan pajak ini menunjukkan masalah struktural dalam perekonomian.

"Seperti melemahnya konsumsi domestik, rendahnya profitabilitas perusahaan, dan gangguan dalam administrasi perpajakan akibat implementasi sistem Coretax yang belum matang," jelasnya.

Di sisi lain, Sri Mulyani menyebut defisit ini masih dalam batas aman dan tidak perlu dikhawatirkan. Namun, Syafruddi mengatakan bahwa pasar keuangan memiliki pandangan berbeda.

Goldman Sachs sendiri kata dia, telah menurunkan peringkat aset investasi Indonesia, memproyeksikan defisit APBN 2025 bisa melebar menjadi 2,9 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), lebih tinggi dari target 2,53 persen.

"Jika pemerintah terus menutup-nutupi masalah fundamental ekonomi, Indonesia berisiko terjebak dalam siklus defisit yang makin lebar, utang yang membengkak, dan daya beli masyarakat yang semakin melemah. Jika ini bukan sinyal krisis, maka pemerintah harus menjelaskan rencana reformasi fiskal yang konkret untuk mengatasi tantangan ini," tutupnya.