Sri Mulyani Buka-bukaan Penggunaan Utang RI Selama 4 Tahun Jokowi-JK

JawaPos.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani sepertinya mulai bosan dengan cerita-cerita utang yang dianggap menyudutkan pemerintah, namun tidak sesuai faktanya. Dia pun memberikan penjelasan soal penggunaan utang pemerintah selama 4 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

Adapun Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah hingga 30 September 2018 sebesar Rp 4.416 triliun, setara dengan 30,47 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Posisi utang September 2018 meningkat dari Rp 4.363 triliun pada Agustus 2018. Pun, meningkat dibandingkan posisi September 2017 sebesar Rp 3.866 triliun.

"Dipakai untuk apakah (utang) ini? Lihat sisi belanjanya. Kalau dulu periode 2012-2014 belanja infrastruktur hanya Rp 456 triliun untuk 3 tahun, sekarang belanja infrastruktur mencapai Rp 904,6 triliun atau dua kali lipat," ujarnya di Auditorium Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (23/10).

Lebih lanjut, utang itu juga digunakan untuk meningkatkan belanja untuk pendidikan. Sektor itu dinilai perlu mendapatkan perhatian lebih demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam negeri.

"Dulu (belanjanya) hanya Rp 983 triliun untuk 3 tahun, sekarang Rp 1.167 triliun atau naik 118 persen. Belanja pendidikan kan bukan belanja yang tidak produktif, jadi jangan dilihat cuman infrastruktur," jelas Sri Mulyani.

Selain itu, porsi untuk belanja kesehatan mengalami kenaikan dari periode 2012-2014 sebesar Rp 146 triliun menjadi Rp 249,8 triliun di tahun ini. Angka itu meningkat 170 persen.

"Itu juga belanja produktif, walaupun bentuknya bukan jembatan atau jalan," ungkapnya.

Tidak hanya itu, belanja untuk melindungi masyarakat miskin juga disebutkan mengalami peningkatan signifikan dari sebelumnya hanya Rp 35 triliun menjadi Rp 299,6 triliun.

"Makanya kalau dilihat kemiskinan turun, gini ratio makin mengecil artinya makin merata. Wong hasilnya jelas, kok. Penurunan kemiskinan tidak datang begitu saja, tapi melalui program. Ini belum seluruh infrastruktur bergerak untuk meng-capitalized," jelasnya.

Dia juga menyoroti soal dana transfer ke daerah yang kerap diabaikan oleh para pengamat. Padahal, pembiayaan itu termasuk bagian dari belanja produktif pemerintah.

"Dalam TKD, ada mandatori 25 persen untuk infra, 20 persen untuk pendidikan, 10 persen untuk kesehatan. Kalau TKD dulu hanya Rp 88 triliun, sekarang jadi Rp 315,9 triliun. Kalau mau membandingkan apel dengan apel, tidak hanya tambahan utang. Tapi, bandingkan untuk apanya. Jadi, menggambarkan seluruh cerita secara menyeluruh. Hasilnya ada enggak, ya terlihat," tandasnya.