Hingga Mei 2025, Kemenkeu Catat Belanja Negara Tembus Rp 1.016 Triliun

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara. (Istimewa)

JawaPos.com - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat belanja negara hingga akhir Mei 2025 telah mencapai Rp 1.016 triliun. Angka ini tercatat 28,1 persen dari target realisasi belanja dalam APBN 2025 sebesar Rp 3.621,3 triliun.

"Total belanja yang sudah direalisasikan per tanggal 31 Mei adalah Rp 1.016,3 triliun. Ini adalah 28,1 persen dari APBN," kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (17/6).

Sementara itu, realisasi Transfer ke daerah sebesar Rp 322 triliun atau mencapai 35 persen dari target APBN 2025 sebesar Rp 919,9 triliun.

Lebih rinci, Wamenkeu membeberkan belanja negara tersebut terdiri dari pemerintah pusat sebesar Rp 694,2 triliun, atau 25,7 persen terhadap APBN. Mencakup Rp 325,7 triliun atau 28,1 persen dan belanja non K/L sebesar Rp 368,5 triliun, atau 23,9 persen.

Pada bulan Mei, Kemenkeu juga mencatat adanya percepatan belanja barang dan belanja modal dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya yang cenderung kepada percepatan belanja bantuan sosial atau bansos.

"Jadi, setiap bulan pergerakan APBN itu amat tergantung kepada jenis belanja dan pada bulan bulan tertentu ada belanja bansosnya memang sudah terlaksana dan belum," bebernya.

Belanja K/L Rp 325,77 triliun telah digunakan untuk belanja pegawai sebesar Rp 123,9 triliun, terdiri atas Rp 81,2 triliun untuk gaji dan tunjangan. Sedangkan sebesar Rp 42,7 triliun digunakan untuk tunjangan kinerja (Tukin), lembur, dan lain-lain. Selain itu, digunakan untuk belanja bansos sebesar Rp 48,8 triliun, lalu Rp 55,67 triliun untuk belanja modal dan Rp 97,4 triliun untuk Rp 97,4 triliun.

Sedangkan untuk belanja Non K/L digunakan untuk pembayaran pensiun sebesar Rp 82,6 triliun dan Rp 66,1 triliun digunakan sebagai subsidi energi, berupa BBM dan LPG hingga penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

"Peningkatan manfaat pensiun disebabkan adanya peningkatan jumlah pensiunan sekitar 55 ribu pensiunan dibanding periode yang sama tahun lalu. Sementar realisasi subsidi hingga 31 Mei 2025 lebih rendah dibandingkan dengan 2024, karena adanya perubahan KPA untuk subsidi KUR dan perubahan harga ICP," pungkasnya.