Danantara Harus Berorientasi Profit, Tidak Ada Proyek Penugasan, dan Intervensi Politik

Kantor Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Jl.RP. Soeroso, Menteng, Jakarta. (ANTARA)

JawaPos.com - Sebagai superholding BUMN, sebenarnya Danantara memiliki konsep yang bagus. Apalagi, kalau berhasil bisa menjadi seperti Temasek. Sehingga membantu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Tentunya, Danantara harus dikelola oleh tenaga profesional dan jauh dari unsur politik. Keputusan investasinya harus profit oriented.

"Jadi bukan untuk kerjaan penugasan atau kegiatan infrastruktur yang tidak menguntungkan. Nah, itu sebenarnya harus dihindari. Tapi kalau gagal jadi 1MDB (1Malaysia Development Berhad), yang di Malaysia korupsinya gila-gilaan," ucap analis pasar modal Hans Kwee kepada Jawa Pos, Minggu (23/2).

Sehingga memang ada dua peluang dengan terbentuknya Danantara. Hans mengapresiasi bahwa ada revisi undang-undang (UU) BUMN yang menyatakan bahwa kerugian pada pengelolaan BUMN bukan kerugian negara. Kalau memakai aturan lama, kerugian negara itu akan mengunci para direksi BUMN yang sebenarnya punya kapasitas mumpuni. 

"Dia (para direksi BUMN) nggak berani mengambil keputusan yang berisiko. Karena daripada mengalami kerugian negara. Jadi nggak berani gitu," imbuhnya.

Dengan perubahan UU BUMN, untuk kemudian itu diimplementasikan ke Danantara, Hans berharap menjadi suatu terobosan. Supaya Danantara bisa melipatgandakan ekonomi Indonesia. Tentunya melalui aset dari anak usaha yang diinvestasikan.

"Dengan aset yang besar dan segala macam itu, bisa aja sahamnya dipakai jaminan untuk dapat pinjaman baru. Dana hasil pinjaman tadi diinvestasikan lagi ke anak usaha (BUMN) yang ekspansi profit oriented. Itu akan menyebabkan ekonomi Indonesia bergerak lebih cepat," jelas Dosen Magister Fakultas Ekonomi Bisnis Unika Atma Jaya itu.

Mengingat, sejumlah proyek BUMN tidak lepas dari penugasan negara yang tidak profit oriented. Sehingga, membuat ekonomi mandek. Perputaran uangnya dsri negara ke BUMN, dan keuntungannya dikembalikan lagi ke negara.

Jadi silahkan saja kalau ada BUMN yang memang dispesialisasikan untuk penugasan harus di luar Danantara. Sebab, sebagai super holding, orientasinya harus profit. Supaya investor asing mau berinvestasi di Indonesia. "Kalau mereka (investor asing) melihat, wah ini perusahaan penugasan nggak bisa profit, ya investor nggak jadi masuk," tegas Hans.

Meski demikian, dia menyadari memang sulit melepaskan aspek politik dan ekonomi. Tapi, jika kembali menilik semangat dan tujuan untuk kemajuan Indonesia, maka harus dipisahkan. Sehingga, keputusan Danantara itu benar-benar aspek ekonomi yang diperhatikan. Intervensi politik harus dihilangkan.

"Sebenarnya kuncinya adalah investasi pada proyek-proyek yang profit, memberikan nilai tambah. Itu yang lebih difokuskan disana gitu," ujarnya menegaskan kembali.

Tujuh BUMN yang tergabung dalam Danantara adalah perusahaan yang memiliki untung dan penyumbang dividen ke negara. Yakni, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Bank Mandiri), PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, dan MIND ID. Meski, adanya PLN menjadi catatan karena masih menerima subsidi negara untuk tarif listrik.

"Misalnya PLN ke harga ekonomis, bisa untung," celetuknya.

Belajar dari kasus 1MDB Malaysia, Hans menekankan, aspek korupsi benar-benar harus dihilangkan. Budaya-budaya oknum koruptor yang bercokol dalam institusi berorientasi profit itu sangat-sangat merusak. Selain itu keputusan dalam investasi orientasinya adalah orientasi bisnis. Bukan intervensi kepentingan pihak-pihak tertentu.