Soal Polemik Tapera, Apakah Pemerintah Tak Menyediakan Dana untuk Perumahan Rakyat? Ini Jawaban Sri Mulyani

JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah menggelontorkan anggaran untuk perumahan rakyat, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Untuk masalah perumahan rakyat, sebetulnya APBN itu sudah hadir sejak tahun 2015," kata Sri Mulyani saat Rapat Kerja bersama Komite IV DPD RI di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, total dana yang telah disalurkan oleh APBN untuk sektor perumahan rakyat bagi MBR telah mencapai Rp 228,9 triliun. Dengan rincian, pada 2016 sebesar Rp 15,52 triliun, 2017 Rp 18 triliun, 2019 Rp 18,81 triliun, 2020 Rp 24,19 triliun, 2021 Rp 28,95 triliun, 2022 Rp 34,15 triliun, 2023 Rp 31,88 triliun, dan 2024 Rp 28,25 triliun.

Anggaran disalurkan melalui berbagai program, seperti subsidi uang muka, subsidi bunga, serta Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang memberikan likuiditas bank sehingga mereka bisa memberikan kredit murah kepada MBR. FLPP juga menyalurkan dananya kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), dengan total anggaran mencapai Rp 105,2 triliun.

"APBN sebenarnya sudah, dan dana ini tidak hilang, seperti FLPP yang masih akan terus bergulir. Kalau masyarakat tadinya mencicil bisa sampai 18 tahun, jadi bisa lebih pendek, dan dananya juga bisa bergulir untuk MBR lain," jelas Sri Mulyani.

Meski begitu, Menkeu mengakui masih ada kebijakan yang perlu diperbaiki, termasuk harga rumah yang kian mahal serta kriteria MBR yang sejauh ini ditetapkan berpenghasilan maksimal Rp 8 juta.

"Jadi, kami ingin menerangkan, saya memahami beban masyarakat, dan oleh karena itu APBN ingin mengurangi beban dengan berbagai cara," tutur dia.

Sebelumnya, Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana Tapera BP Tapera Sugiyarto mengungkapkan sejak 2010 dana FLPP telah dimanfaatkan untuk membangun 1,47 juta unit rumah bagi MBR dengan nilai fasilitas pembiayaan sebesar Rp 136,2 triliun.

"Ini sifatnya semacam dana bergulir, jadi kalau sudah disalurkan dalam bentuk KPR kepada masyarakat maka pokok pembiayaan ini akan sebagian kembali, dan itu akan disalurkan lagi menjadi KPR. Dengan demikian, dari total dana yang dikelola sebesar Rp105,2 triliun tersebut bisa disalurkan sebagai fasilitas pembiayaan KPR dengan nilai total Rp136,2 triliun," katanya dalam diskusi daring di Jakarta, Selasa (11/6).