Pembangunan PLTS 100 GW, IESR Dorong Penerbitan Perpres dan Status PSN

JawaPos.com - Institute for Essential Services Reform (IESR) mendorong pemerintah segera menyiapkan regulasi terkait untuk pembangunan Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GW.

Proyek itu dinilai sangat ambisius, sehingga butuh aturan minimal setingkat perpres dan status sebagai proyek nasional untuk mewujudkannya.

Chief Executive Officer IESR, Fabby Tumiwa mengatakan, untuk mencapai target ambisius tersebut, maka sangat diperlukan inovasi dalam implementasinya.

”Untuk bisa berhasil program ini memerlukan arsitektur implementasi nasional yang kuat, konsisten, dan memiliki kepastian hukum,” ujar Fabby dalam keterangan yang diterima, Rabu (26/8).

Baca Juga:PLTS 100 GWp Ditarget Tuntas dalam 3 Tahun, Nilai Investasi Rp 1.140 Triliun

Fabby mengatakan, pemerintah perlu segera menetapkan kepemimpinan program yang mempunyai kewenangan melakukan koordinasi lintas kementerian, PLN, pemerintah daerah, industri, lembaga pembiayaan, serta pelaku usaha.

Selain itu, IESR juga merekomendasikan enam langkah prioritas untuk memastikan program dapat mencapai target pada 2029.

Pertama, segera menyelesaikan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai payung hukum Program PLTS 100 GW.

Dalam Perpres perlu ada penetapan target, pembagian peran dan tanggung jawab, mekanisme koordinasi, pembiayaan, pengadaan, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Selain itu, pemerintah juga perlu menyesuaikan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan (Rencana Usaha Penyediaan tenaga Listrik) RUPTL PLN, agar sepenuhnya mengakomodasi tambahan kapasitas PLTS 100 GW.

Baca Juga:Bahlil Integrasikan PLTS 100 GW dengan Program Listrik Masuk Desa

”Serta menetapkan program ini sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk mempercepat perizinan, penyediaan lahan, pembangunan jaringan, dan penyelesaian hambatan lintas sektor,” lanjutnya.