MTI Usul Subsidi BBM Dialihkan untuk Perbaikan Transportasi Umum Daerah

JawaPos.com - Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, mendorong pemerintah mempercepat pembangunan dan pembenahan sistem transportasi umum di daerah sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan terhadap subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Pasalnya, beban subsidi BBM dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus berfluktuasi setiap tahun karena dipengaruhi oleh harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, serta volume konsumsi masyarakat.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi subsidi BBM mencapai Rp 551,2 triliun pada 2022, turun menjadi Rp 375 triliun pada 2023 dan Rp 113,3 triliun pada 2024, kemudian meningkat menjadi Rp 394,3 triliun pada 2025 sebelum ditetapkan sebesar Rp 210,1 triliun pada 2026.

Di sisi lain, sektor transportasi menjadi pengguna terbesar BBM nasional dengan porsi mencapai 40 persen dari total konsumsi. Namun, data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan bahwa 93 persen konsumsi BBM bersubsidi dinikmati oleh pemilik kendaraan pribadi roda dua dan roda empat dari kalangan mampu.

“Sementara itu, transportasi barang hanya menikmati sekitar 4 persen BBM bersubsidi dan transportasi umum penumpang sebesar 3 persen,” ujar Djoko dalam pesan tertulis, Minggu (14/6).

Djoko menilai kondisi tersebut menunjukkan perlunya perubahan pendekatan dalam kebijakan transportasi nasional. Menurutnya, pembangunan transportasi umum yang lebih baik akan memberikan manfaat yang lebih luas dibandingkan mempertahankan ketergantungan pada subsidi BBM.

"Solusi strategis yang diperlukan adalah percepatan Program Transportasi Umum di tingkat daerah. Langkah ini krusial, mengingat visi Presiden yang menargetkan Indonesia menjadi negara maju keempat di dunia pada tahun 2045. Salah satu indikator utama negara maju adalah sistem transportasi publik yang mapan. " ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa Indonesia hanya memiliki waktu sekitar 19 tahun untuk mencapai target tersebut. Karena itu, pemerintah daerah perlu segera mempercepat pembenahan layanan transportasi publik dengan belajar dari pengalaman Transjakarta yang telah beroperasi selama dua dekade.

"Oleh karena itu, program khusus untuk percepatan pembenahan transportasi umum di daerah harus diimplementasikan sejak sekarang," katanya.