JawaPos.com - Lonjakan harga minyak dunia dinilai semakin membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pengamat otomotif Martinus Pasaribu menilai percepatan penggunaan kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) menjadi langkah strategis untuk mengurangi tekanan tersebut, terutama dengan menekan ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak.

“Setiap kenaikan harga minyak global akan mendorong pembengkakan subsidi dan kompensasi energi. Ini berisiko mengurangi ruang fiskal untuk belanja produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan,” ujar Martinus dalam keterangannya.

Ia menjelaskan, saat ini sekitar 60–70 persen kebutuhan minyak nasional masih dipenuhi dari impor. Di sisi lain, produksi minyak dalam negeri terus mengalami penurunan dan berada di kisaran 600 ribu barel per hari. Kondisi ini membuat APBN sangat sensitif terhadap fluktuasi harga minyak global, apalagi di tengah ketegangan geopolitik seperti di Selat Hormuz.

Menurutnya, dalam asumsi makro APBN, setiap kenaikan harga minyak sebesar USD 1 per barel berpotensi menambah beban subsidi dan kompensasi energi hingga Rp 8–10 triliun. Dengan harga minyak yang berpeluang mencapai USD 90–100 per barel, total subsidi energi bisa kembali membengkak hingga mendekati atau bahkan melampaui Rp 300 triliun per tahun.

Dalam situasi tersebut, kendaraan listrik dinilai sebagai solusi jangka panjang karena mampu menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) secara signifikan. Selain mengurangi impor, penggunaan EV juga dapat menekan kebutuhan subsidi BBM yang selama ini banyak terserap oleh sektor transportasi.

Dari sisi efisiensi, kendaraan listrik juga jauh lebih hemat. Biaya energi EV diperkirakan hanya sekitar Rp 300–500 per kilometer, sedangkan kendaraan berbahan bakar bensin bisa mencapai Rp 1.000–1.500 per kilometer, tergantung jenis kendaraan dan harga BBM. Artinya, pengguna berpotensi menghemat biaya operasional hingga 60–70 persen.

“Diperkirakan, penggunaan 1 juta mobil listrik dapat menghemat sekitar 1,25 juta kiloliter BBM per tahun, sementara 5 juta motor listrik berpotensi menghemat hingga 1,75 juta kiloliter,” tegasnya.

Jika digabungkan, penghematan sekitar 3 juta kiloliter BBM per tahun dari penggunaan kendaraan listrik tersebut setara dengan pengurangan impor minyak dalam jumlah besar. Dengan asumsi harga minyak global di kisaran USD 90–100 per barel serta kurs rupiah saat ini, potensi penghematan devisa bisa mencapai Rp 30–40 triliun per tahun.

Selain itu, penurunan konsumsi BBM domestik juga berpotensi mengurangi beban subsidi dan kompensasi energi, sehingga pemerintah memiliki ruang fiskal lebih besar untuk dialokasikan ke sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Baca Juga:Reforminer Institute: Kompor dan Kendaraan Listrik Alternatif Strategis Hadapi Ketidakpastian Energi

Lebih lanjut, elektrifikasi sektor transportasi juga memberikan dampak berantai, mulai dari penguatan industri baterai dalam negeri, peningkatan investasi, hingga penciptaan lapangan kerja baru di sektor manufaktur dan energi bersih.

Untuk itu, Martinus mendorong pemerintah mempercepat adopsi kendaraan listrik melalui kebijakan yang terintegrasi, seperti pemberian insentif fiskal, pembangunan infrastruktur pengisian daya (SPKLU), serta penguatan ekosistem industri kendaraan listrik nasional.

“Transisi ke kendaraan listrik bukan hanya langkah menuju energi bersih, tetapi juga strategi konkret untuk penghematan devisa, menjaga ketahanan fiskal, dan memperkuat kedaulatan energi nasional di tengah ketidakpastian global,” pungkasnya.