Prabowo Alokasikan Rp 402,4 Triliun untuk Anggaran Ketahanan Energi Tahun 2026, Ada Subsidi BBM-LPG hingga Listrik Desa dan EBT

Presiden RI Prabowo Subianto (kanan) di dampingi Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka (kiri) menyampaikan pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR - DPD Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan anggaran ketahanan energi senilai Rp 402,4 triliun. Dukungan APBN ini ditujukan untuk subsidi energi, insentif perpajakan, pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), serta penyediaan listrik desa.

"Secara keseluruhan di tahun 2026, dukungan fiskal pemerintah yaitu Rp 402,4 triliun untuk ketahanan energi," kata Prabowo saat menyampaikan RAPBN 2026 beserta dengan Nota Keuangannya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8).

Lebih lanjut, Prabowo juga memastikan pemerintah akan terus memperkuat ketahanan energi untuk kedaulatan bangsa. Bahkan, produksi minyak dan gas juga akan ditingkatkan pada tahun depan.

Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk menjaga harga energi dan percepatan transisi menuju energi bersih. Dalam hal subsidi, Prabowo memastikan realisasi subsidi energi tahun 2026 harus tetap adil, sasaran dan tak dinikmati mereka yang mampu.

Dari sisi energi baru terbarukan, pemerintah akan menggenjot pembangunan pembangkit dari surya, hidro, panas bumi, dan bio energi. Ia memastikan, Indonesia harus bisa menjadi pelopor energi bersih dunia, bahkan lebih cepat dalam waktu 10 tahun.

"Kita harus capai 100 persen pembangkit listrik dari EBT, dalam waktu 10 tahun atau lebih cepat. Saya yakin hal ini bisa dicapai. Dari target dunia 2060, kita bisa mencapainya jauh lebih cepat," ungkapnya.

Pada kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan anggaran ketahanan energi pada tahun 2026 paling besar untuk realisasi subsidi energi, insentif perpajakan, dan energi baru terbarukan.

"Energi baru terbarukan itu cukup signifikan Rp 37,5 triliun dan insentif perpajakan Rp 16,7 triliun. Infrastruktur dari sisi energi seperti pipa gas itu ada Rp 4,5 triliun," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan di Kantor DJP, Jakarta Selatan, Jumat (15/8).

"Selanjutnya, ada listrik desa sebesar Rp 5 triliun dan dukungan lainnya Rp 0,6 triliun. Ini yang masuk ke dalam anggaran ketahanan energi, kompensasi BBM dan listrik pun berbagai hal terkait dengan pembangunan baru," imbuh Menkeu.