Pertamina-DKI Berembuk soal Opsi Relokasi Depo Plumpang atau Warga

JawaPos.com - PT Pertamina (Persero) memastikan segera melakukan kajian terkait dua opsi untuk keamanan Depo Plumpang juga warga usai kebakaran pada Jumat malam (3/3). Adapun targetnya, opsi terbaik akan diputuskan dalam satu-dua hari ke depan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan keputusan terkait relokasi, nantinya akan diambil setelah Pertamina melakukan kajian dan koordinasi bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. "Sesuai arahan Bapak Presiden saat meninjau, kita akan koordinasikan dengan Pemprov DKI dan pihak terkait untuk mencari solusi terbaik," kata Fadjar kepada JawaPos.com, Minggu (5/3).

Dalam hal ini, Pertamina memastikan akan mengkaji dua opsi yang telah disampaikan Presiden Jokowi. Meliputi, pemindahan Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) atau Depo Plumpang ke Pulau Reklamasi.

Atau, jika Depo Plumpang tidak dipindahkan maka nantinya masyarakat yang aan direlokasi ke tempat yang lebih aman. "Semua opsi tentu akan dikaji," imbuhnya.

Adapun secara waktu, Pertamina berkomitmen akan memutuskan usulan-usulan terkait relokasi dalam satu dua hari ke depan sesuai dengan arahan Presiden. Meski begitu, Fadjar tidak menyebutkan secara detail hari apa keputusan ini akan diambil.

"(Soal keputusan terkait relokasi Depo Plumpang) kita ikuti arahan Presiden," tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Plumpang dipindahkan ke Pulau Reklamasi. Sebab, kawasan TBBM Plumpang merupakan zona berbahaya yang tidak boleh ditinggali masyarakat.

Namun, Jokowi juga memberi opsi. Apabila Depo Pertamina Plumpang tidak dipindah, nantinya masyarakat yang akan direlokasi ke tempat yang lebih aman.

"Karena ini zona yang bahaya, tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya. Bisa saja Plumpangnya digeser ke reklamasi atau penduduknya yang digeser ke relokasi," kata Jokowi saat meninjau tenda pengungsian di RPTRA Rasela, Rawabadak, Jakarta Utara, Minggu (5/3).

Kepala negara mengaku, telah memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir dan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mencari solusi terbaik. Menurut Jokowi, kawasan TBBM Plumpang seharusnya dikelilingi air, karena merupakan zona berbahaya.

"Ini akan segera diputuskan sehari dua hari ini oleh Pertamina, Gubernur DKI, sehingga solusinya menjadi jelas. Tetapi memang zona ini memang harusnya zona air, entah dibuat sungai entah dibuat harus melindungi dari objek vital yang kita miliki," papar Jokowi.