Pengembangan Energi Baru Terbarukan Terus Digenjot

JawaPos.com - Pemerintah Indonesia terus terlibat aktif dalam memenuhi Paris Agreement melalui pelaksanaan berbagai kebijakan seputar energi baru terbarukan (EBT). Kebijakan ini merupakan bentuk tanggung jawab dalam mengontrol konsumsi energi masyarakat, sehingga tercipta pembangunan yang berkelanjutan.

Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Wanhar mengatakan, pemerintah terus mendorong upaya pengembangan EBT dan tercapainya bauran energi 23 persen sesuai dengan kebijakan energi nasional pada 2025. Salah satu upaya yang ditempuh yakni melalui Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) 10,4 persen, dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas bumi (PLTP) dan EBT lainnya sebesar 12,6 persen.

"Melalui RUPTL 2019-2028 PT PLN (Persero), Kementerian ESDM telah menginstruksikan PLN agar terus mendorong pengembangan energi terbarukan. Dalam RUPTL terbaru ini, target penambahan pembangkit listrik dari energi terbarukan hingga 2028 adalah 16.765 MW," paparnya.

Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia (UI), Iwa Garniwa Mulyana memahami dilema yang dihadapi pemerintah dalam upaya membangun kelistrikan nasional berkualitas dengan harga terjangkau bagi masyarakat. "Saat ini listrik yang harganya terjangkau masih mengandalkan batubara. Sementara listrik yang tenaganya menggunakan air ataupun energi panas bumi (geothermal) sebenarnya bisa diandalkan, tetapi banyak kendalanya, dan pembangunannya juga membutuhkan biaya besar," ujarnya.

Menurut Iwa, panas matahari dan angin sifatnya tidak berkesinambungan, dan bersifat intermiten. Sehingga PLN harus tetap menyiapkan pembangkit lainnya.

"Dengan demiikian, energi yang tadinya murah menjadi tidak murah lagi, karena harus didukung sistem pembangkit lain. Alhasil, harga akhirnya juga tidak ketemu antara yang diinginkan pemerintah dengan kondisi pasar," pungkasnya.