Kuasai Mayoritas Pasar, Indonesia Didukung Jadi Penentu Harga Nikel Global

JawaPos.com - Dengan penguasaan sekitar 42 persen cadangan nikel dunia dan kontribusi lebih dari 60 persen terhadap pasokan global, Indonesia sejatinya memiliki posisi strategis untuk menentukan harga nikel internasional sekaligus meraih keuntungan ekonomi yang signifikan.

Namun, kebijakan dan strategi yang diterapkan saat ini dinilai belum mampu memaksimalkan manfaat dari pengelolaan cadangan maupun program hilirisasi nikel nasional.

Temuan tersebut disampaikan dalam laporan terbaru Transisi Bersih bertajuk “Strategi Mengontrol Nikel: dari Price Taker ke Price Maker”. Laporan itu menyoroti derasnya aliran investasi dan ekspansi produksi nikel di Indonesia yang berlangsung tanpa kendali, sehingga justru menekan harga nikel global.

Dampaknya, nilai ekspor nasional mengalami penurunan, sementara sisi lingkungan turut menanggung beban berat berupa deforestasi dalam skala besar di wilayah-wilayah sentra tambang nikel.

“Selama ini Indonesia justru membanjiri pasar dengan produksi berlebihan, sehingga harga nikel jatuh dan nilai tambah nasional hilang. Padahal, secara ekonomi, Indonesia punya daya untuk mengatur pasar,” ujar Direktur Eksekutif Transisi Bersih, Abdurrahman Arum.

Ia menilai, kebijakan pengelolaan sumber daya nikel perlu disertai strategi implementasi yang tepat agar cadangan besar dan volume produksi yang masif benar-benar berkontribusi terhadap kesejahteraan negara.

Menurutnya, persoalan utama bukan terletak pada konsep hilirisasi, melainkan pada arah dan strategi pelaksanaannya. “Masalah utamanya bukan pada hilirisasi itu sendiri, melainkan pada strategi yang tidak tepat,” lanjut Abdurrahman.

Sebagai solusi, Transisi Bersih merekomendasikan pendekatan kontrol dan manfaatkan (KM). Melalui strategi ini, Indonesia dinilai memiliki peluang untuk mendorong harga nikel global hingga dua kali lipat, ke kisaran USD 26.000–36.000 per metrik ton dalam jangka waktu tiga hingga lima tahun.

Apabila kebijakan tersebut mulai diterapkan pada 2026, kenaikan harga diperkirakan terjadi pada periode 2028–2030, dengan potensi tambahan pendapatan negara mencapai Rp 369 triliun per tahun.

Untuk merealisasikan strategi tersebut, Transisi Bersih mengusulkan empat langkah utama. Pertama, pengetatan kuota produksi dengan menetapkan batas produksi selama tiga hingga lima tahun guna mengurangi surplus pasokan global dan menopang kenaikan harga. Kedua, penerapan pajak ekspor progresif sebesar 10–35 persen yang disesuaikan dengan fluktuasi harga nikel dunia, dengan tujuan meningkatkan penerimaan negara sekaligus memperkuat industri hilir domestik.

Langkah ketiga adalah penghentian insentif fiskal melalui pencabutan fasilitas tax holiday dan tax allowance bagi proyek smelter baru. Transisi Bersih menilai, dominasi Indonesia di pasar global sudah cukup kuat untuk menarik investasi tanpa perlu dukungan subsidi tambahan. Keempat, penguatan standar environmental, social, and governance (ESG) agar pengelolaan nikel tidak hanya menghasilkan nilai ekonomi, tetapi juga menjamin keberlanjutan lingkungan dan sosial.

“Strategi ini bukan sekadar soal angka, tapi tentang menjalankan amanat UUD 1945 untuk memanfaatkan sumber daya alam sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan,” tegas Abdurrahman.

Di luar kebijakan jangka pendek dan menengah, Transisi Bersih juga mendorong inisiatif jangka panjang melalui pembentukan Organization of Nickel Exporting Countries (ONEC) bersama negara produsen nikel lainnya seperti Australia, Brasil, dan Filipina.

Organisasi ini diharapkan dapat berfungsi serupa dengan OPEC, yakni mengoordinasikan volume produksi global untuk menciptakan harga yang lebih adil dan berkelanjutan bagi negara pemilik sumber daya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menilai Indonesia hingga kini belum mampu menjadi pengendali harga nikel karena kuatnya posisi China sebagai pembeli tunggal yang dominan atau monopsoni.